Portalnusa.id – Stabilitas pemerintahan di Kota Cirebon kini tengah menjadi sorotan publik. Isu ketidakharmonisan antara Wali Kota Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati kian mencuat, menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya realisasi program serta janji politik yang dijanjikan pada masa kampanye Pilkada 2024 lalu.
Ketidakharominsan kedua nya berawal dari pernyataan Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam keputusan, seperti rotasi dan mutasi pejabat belum lama ini.Baru juga satu tahun memimpin Kota Cirebon, Edo–Farida seperti sudah tidak sejalan lagi, ini yang menjadi kekhawatiran semua pihak dan menginginkan keduanya untuk duduk bersama selesaikan isu tidak harmonis ini.
Ketika dimintai tanggapan tentang beberapa pihak yang menginginkan Edo–Farida duduk bersama, Wali Kota Cirebon Effendi Edo lebih memilih bungkam. “Nanti ya, itu mah nanti lagi, maaf yah,”singkat Edo sambil tersenyum, saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jumat (8/5/2026). Edo–Farida merupakan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon yang diusung PKB dan Golkar, kemudian diikuti PPP dan Demokrat yang menang pada Pilkada 2024 lalu. Sebagai partai pengusung, PKB Kota Cirebon menganggap persoalan ketidakharmonisan ini dapat diselesaikan keduanya. Mereka yakin hal tersebut terjadi karena kurang nya komunikasi. “Kalau tidak dapat diselesaikan keduanya, kami PKB siap mediator keduanya. Bagaimanapun juga keduanya pimpinan Kota Cirebon,”kata Ketua DPC PKB Kota Cirebon Syaifurrahman. Senada dengan hal tersebut, DPD KNPI Kota Cirebon juga menyatakan keprihatinannya. Mereka menekankan bahwa keharmonisan pemimpin adalah kunci utama bagi keberlanjutan program “Cirebon Setara”. Menurut KNPI, konflik internal hanya akan mengorbankan aspirasi rakyat yang telah memberikan mandat pada Pilkada lalu. Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Jaka Permana, mengungkapkan keprihatinannya terhadap isu keretakan hubungan di antara kedua pemimpin tersebut. Ia menegaskan bahwa KNPI tidak ingin sekadar menjadi penonton, melainkan motor penggerak untuk mencairkan suasana. ”Publik tidak butuh tontonan ketidakharmonisan. Kami meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota duduk satu meja secara jantan untuk bicara dari hati ke hati demi masa depan kota ini,” tegas Jaka Permana saat ditemui awak media, Jumat (8/5/2026) Analisis Dampak KetidakharmonisanBerdasarkan pantauan KNPI, ada tiga dampak utama jika komunikasi pimpinan terus memburuk.Pertama, stagnasi birokrasi. Pejabat di bawahnya cenderung ragu dalam mengambil keputusan karena adanya “dua matahari”.
Kedua, penurunan kepercayaan publik. Masyarakat merasa tidak mendapat kepastian arah kebijakan pembangunan.
Dan yang ketiga, optimisme pemuda merosot. Semangat kolaborasi anak muda terganjal oleh contoh yang kurang harmonis dari level pimpinan.
Jaka menawarkan konsep dialog terbuka namun santai, di mana KNPI siap memfasilitasi ruang diskusi yang netral. Targetnya jelas: penyamaan persepsi agar visi pembangunan sisa masa jabatan dapat tuntas 100%. ”Cirebon Setara bukan sekadar slogan di baliho, tapi janji politik yang harus dituntaskan secara kolektif. Kami menunggu itikad baik dari kedua belah pihak untuk segera bertemu,” tutup Jaka
Discussion about this post