PortalNusa.ID, Jakarta – Perwakilan penggugat yang terdiri dari Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia (SP-SBI), Serikat Pekerja Nusantara (SPN), serta afiliasi SP-SBI, Federasi Serikat Buruh Mitakikef Sarbumusi, mendesak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat segera menindaklanjuti permohonan aanmaning terhadap PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani atas nama kuasa penggugat sebagai tindak lanjut atas belum dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2026.
Dalam pernyataan sikap bersama yang diterima media ini, Senin (9/10/2026), penggugat meminta Ketua PN Jakarta Pusat segera memanggil pihak tergugat untuk diberikan teguran agar melaksanakan putusan kasasi MA secara sukarela.
Penggugat menyebut permohonan aanmaning telah diajukan dan melewati batas waktu delapan hari, tetapi hingga pernyataan sikap disampaikan belum ada kepastian mengenai pelaksanaannya.
Permohonan itu diajukan setelah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dinilai belum menunjukkan komitmen untuk menjalankan putusan pengadilan, meskipun sebelumnya telah diminta melaksanakan putusan secara sukarela.
Putusan MA yang ditetapkan pada 29 Juli 2026 tersebut mengabulkan permohonan kasasi penggugat sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat.
Salah satu substansi penting dalam putusan tersebut adalah penegasan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Solusi Bangun Indonesia periode 2020–2022 tetap berlaku sampai dengan adanya PKB baru yang disepakati kedua belah pihak.
Karena itu, penggugat menegaskan perusahaan tidak dapat menjadikan berakhirnya periode PKB sebagai alasan untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan amar putusan MA.
Dalam pernyataan sikapnya, penggugat juga meminta direksi perusahaan menjalankan seluruh amar putusan, termasuk menaati ketentuan PKB, menghentikan kebijakan yang bertentangan dengan perjanjian tersebut, serta melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal perusahaan.
Selain itu, perusahaan diminta membuka kembali komunikasi dan perundingan dengan penggugat untuk membahas pembaruan PKB melalui musyawarah dan prinsip hubungan industrial yang harmonis.
Penggugat juga meminta perusahaan memberikan tanggapan tertulis serta menyampaikan langkah konkret pelaksanaan putusan paling lambat tujuh hari kerja sejak surat permintaan diterima.
Bagi penggugat, persoalan ini bukan sekadar sengketa mengenai keberlakuan perjanjian kerja bersama, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.
Mereka menegaskan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mengabaikan atau menunda pelaksanaan amar putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
Apabila perusahaan tetap tidak melaksanakan putusan tersebut, penggugat menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui mekanisme permohonan pelaksanaan putusan kepada lembaga peradilan yang berwenang.
Melalui pernyataan sikap tersebut, perwakilan penggugat berharap PN Jakarta Pusat segera memberikan kepastian atas permohonan aanmaning sehingga pelaksanaan putusan MA tidak berlarut-larut.
Mereka juga meminta direksi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menunjukkan tanggung jawab dengan melaksanakan putusan secara konsisten dan sukarela.
Discussion about this post