Oleh Doddi Ahmad Fauji
POLITIK itu ‘keras’ dan bisa sangat ‘biadab’, bila para politikus yang terjun ke kancah rebutan kekuasaan melalui kendaraan partey itu, hadir dengan perangey tanpa sukma berbalut ‘bismillah’ yang ‘Rahman’ (Kasih). Tentu tidak semua politikus di negeri ini hadir dengan laku dan gelagat yang serampangan, meski jumlahnya masih sedikit untuk yang ‘tidak semua’ itu. Beberapa politikus acapkali tampil, bukan saja mencoreng dirinya, tapi menjadi kontra-imej bagi partey tempatnya bermukim.
Mereka yang loncat sana loncat sini, yang bila tidak diberi kedudukan atau suaranya tidak digubris di internal partey, segera pindah haluan atau mendirikan partey baru, karena merasa bisa dan mampu memimpin atau menggerakkan ‘umat’. Niscaya, politikus yang seperti itu, adalah yang terjun tanpa berparasut bismillah itu. Tapi sekali lagi, tidak semua politikus dan partey politik berhaluan seperti itu, meski golongan yang ‘tidak semua’ itu bukan mayoritas.
Saya punya senior di bidang jurnalistik, Djadjat Sudradjat namanya. Saya diajari menjadi jurnalis yang membuat laporan agar efektif, dan terutama, tidak berkhotbah dalam laporan. Tugas jurnalis itu mengemban misi prophetic, yang tidak boleh memelintir isi berita, bahkan harus seperti Nabi, yang tidak boleh mengedit wahyu dari Tuhan.
Djadjat Sudradjat yang ‘khatam’ melakoni tugas fungsional maupun jabatan karier dalam institusi jurnalistik, bagi saya adalah contoh paripurna seorang jurnalis. Ia belajar jurnalistik di Media Indonesia, hingga dipercaya menjadi redaktur, Asisten Redaktur Eksekutif, bahkan Pemimpin Redaksi koran yang ber-tagline ‘Lugas Tegas dan Terpercaya’ itu, dan sebelum jadi Pemred MI, Djadjat diamanahi menjadi Pemimpin Redaksi di koran Lampung Pos (grup Media Indonesia), dan menjadi Dewan Redaksi di media grup.
Namun dalam 4 tahun terakhir, Djadjat terjun aktif ke ranah politik dengan berhimpun di tubuh Partai Nasdem. Meski berpolitik, lewat mading pribadi virtual facebook. Djadjat acap kali menuliskan hal-hal yang dilaluinya dari lokus ke lokus, dan dilaporkannya dengan kaidah Rukun Jurnalistik. Tulisannya tentang ‘RSUD Kardinah’ yang dimuat pada ‘Madprinet’ (majalah dinding pribadi internet), termasuk yang saya sukai, karena kaya informasi yang bermanfaat.
Saya mendapat kesempatan baik dari-nya, untuk melangsungkan DIALOG virtual dan maraton melalui japrian, dan saya ajukan beberapa pertanyaan, dengan diawali paparan latar belakang. Berikut petikan DIALOG maraton pada 9 hingga 12 Juni 2022, melalui FB-Mesenger.
Doddi:
Ada pameo, jika orang baik-baik tidak terjun ke kancah politik, maka dunia politik dikuasai orang jahat. Ada juga petuah, orang baik-baik, terjun ke kancah politik, cenderung tergusur menjadi tidak baik. Menurut Mas Djadjat bagaimana?
Djadjat:
Ok, Dod. Nanti ya. Mau rapat paripurna dulu.
Djadjat:
- Ada pameo, jika orang baik-baik tidak terjun ke kancah politik, maka dunia politik dikuasai orang jahat. Jawab: Ada benarnya. Tapi apa kriteria “orang baik’? Katakanlah orang baik adalah sosok yang punya kompetensi dan integritas. Orang-orang seperti ini masuklah ke dalam politik. Karena politik dan kekuasaan adalah ujian terbaik mereka yang punya integritas. Kata Presiden AS ke-16, Abraham Lincoln, kalau ingin melihat tabiat sejati seorang (lelaki), berilah dia kekuasaan. Menyalahgunakan atau tidak. Jadi, jika ada yang disebut “orang baik” tapi belum diuji dengan kekuasaan, memang ada benarnya sebagai “orang baik” belum teruji. Belum mengalami ujian yang sesungguhnya.
- Ada juga petuah, orang baik-baik, terjun ke kancah politik, cenderung tergusur menjadi tidak baik. Jawab: Memang tidak mudah mengarungi dunia politik praktis hari ini. Karena itu butuh lebih banyak “orang baik” untuk menggelutinya. Tapi jika ada “orang baik” tergusur, setidaknya ada beberapa kemungkinan: Arus utama di dalam politik memang tidak kondusif bagi “orang baik”. Sebagai “orang baik” belum maksimal menggunakan “kebaikannya” untuk mewarnai dunia politik yg ia geluti. *Sebagai “orang baik” berarti belum teruji “kebaikannya”. Dalam bahasa saya, “orang baik” atau “kebaikan” perlu dimanage untuk menghasilkan “kebaikan” (hal yang bermanfaat bagi masyarakat). Buat saya seperti jurnalistik yang selalu memperjuangkan makna publik, politik sesungguhnya kebajikan untuk puplik.
Doddi:
Jawaban yang cerdas, teoretis, dan memikat. Terkait dengan nomor 1, dalam sistem kekuasaan di negara demokrasi, sayangnya kekuasan tidak bisa diberikan begitu saja kepada ‘orang baik’, harus tarung, malah ada yang mengatakan, berebut kursi di DPR/DPRD itu ibarat berjudi. Komentar Anda?
Djadjat
Dalam praktek demokrasi di negara manapun, belum ada yg sempurna betul. Kita (Indonesia) baru mensyukuri memilih demokrasi dg sistem pemilihan terbuka dalam mengurus negara. Secara prosedur demokrasi kita sudah ditempuh, tapi memang belum sampai pada substansi demokrasi. Yakni memilih “orang terbaik” untuk mengurus negara. Tapi orang-orang terbaik juga masih belum banyak yg masuk politik secara total. Untuk DPR dan DPRD karena jumlahnya lebih banyak (sekitar 20.300 orang di seluruh Indonesia) dibanding pemimpin eksekutif, tentu butuh sebanyak mungkin “orang baik”.
Kompetisinya dalam pemilu sesungguhnya sangat terukur. Bisa ditargerkan dan untuk mencapai target butuh strategi. Dan setiap strategi butuh eksekusi yang tepat. Jadi unsur berjudinya yang umumnya aspek spekulatifnya amat besar, sesungguhnya tak terjadi. Nyaleg itu kontestasi yg terukur. Namun, di tengah demokrasi yang transaksional (mahal) dan prosedural, politik kita juga telah memilih “orang terbaik”. Salah satunya Ridwan Kamil untuk gubernur Jawa Barat.
Ridwal tak punya partai, bukan pula kader partai. Tapi partailah yang meminangnya. Ridwan Kamil dan Jawa Barat contoh yang baik bagi demokrasi kita yang masih muda. Ternyata politik juga punya kehendak dan komitmen memilih “orang baik”. Di beberapa daerah politik juga banyak memilih “orang baik”. Meski banyak pula yg tak lolos “ujian” dan akhirnya jadi orang rantai karena korupsi. Tapi setidaknya, sosok seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat, dan beberapa contoh lagi di daerah lain, membuncahkan harapan bahwa politik Indonesia tak selamanya mendung atau kelabu.
Doddi
Mengapa para pengurus partai kurang gencar mengadakan pendidikan dan pelatihan politik untuk masyarakat, dari tingkat RW misalnya, untuk generasi muda, karangtaruna, mahasiswa, tak terkecuali pesantren, biar nanti, ketika ada yang berminat memasuki kancah politik, mereka memiliki wawasan, paham strategi, kontestasi, dan bisa menjalankan politik hati-nurani berbungkus marwah kejujuran.
Djadjat
Saya tidak etis mengomentari partai lain yg jumlahnya sangat banyak. Sepanjang yg saya tahu semua partai melakukan diklat pertama-rama untuk kader partainya dulu. Karena sebelum terjun ke masyarakat, kader spartai harus paham tentang partainya dan sistem politik secara umum. Untuk kampus, saya pernah mengisi kuliah umum tentang politik untuk mahasiswa politik Universitas Jenderal Soerdiman Purwokerto. Tentu saya sebagai praktisi. Saya katakan juga politik di Indonesia, menurut beberapa survei, masih termasuk yg termahal di dunia. Karena itu dunia akademik harus turut mencari solusi.
Yang terbaru saya bersama anggota DPR RI dari satu partai Partai NasDem), juga masuk ke kampus Universitas Islam Negeri Saefuddin Zuhri Purwokerto. Sambutan mahasiswa juga rektor sangat antusias. Beberapa mahasiswa juga masuk anggota Liga Mahasiswa NasDem. (Bisa dilihat di FB, Djadjat Sudradjat Duwa). Rencananya saya memang mau melakukan safari ke kampus-kampus. Banyak juga kader satu partai masuk ke berbagai pesantren. Kalau kesannya kurang gencar, saya kira masih dalam proses. Dan tidak bisa juga pendidikan politik dilakukan hanya oleh partai politik. Selain itu, masih ada juga kampus dan pesantren menutup diri pada politik. KPU dengan anggaran negara yg besar mestinya juga melakukannya. Juga institusi lain (perguruan tinggi, misalnya).
Doddi
Eh maaf Mas, dari komisi yg mengurusi bidang apa?
Djadjat
Komisi Kesra
Doddi
Nyuwun pangapunten, wawancara tertulis harus tertunda, karena saya disibukkan oleh pelatihan-pelatihan menulis untuk para pendidik (guru), yang bikin mengurut dada, karena kompetensi mereka tergolong kurang memadai untuk menjadi guru yang bisa mendorong siswa bisa bertarung secara global di era transparansi informasi dan komunikasi lintas batas sekat negara.
Juga, saya harus berpikir supaya pertanyaan mengarah pada niat baik, yaitu turut menyiangi perdu-perdu psikologis yang berjangkit di masyarakat dalam memandang kekuasaan.
Djadjat
Ok, Dod. Nggak apa-apa.
DIALOG bersama Djadajat sangat menarik, tapi harus terjeda karena kesibukannya sebagey Anggota DPRD Kab. Banyumas, sekaligus sebagey Ketua DPD Partai Nasdem, Kab. Banyumas.
Weblog jurdik.id dan portalnusa.id akan melanjutkan dialog ini, untuk menggali pangaweruh perpolitikan, strategi berpolitik, dan hal-hal yang moralis dalam menjalankan kekuaaan.
Discussion about this post