PortalNusa.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sukabumi Utara, khususnya Kecamatan Cicurug dan Cidahu, yang dinilai belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor pajak dan retribusi perusahaan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat internal Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Aula Taman Rekreasi Cimelati, Kecamatan Cicurug, Jumat (23/1/2026). Rapat tersebut menekankan pentingnya transparansi dan akurasi dalam penetapan target PAD agar potensi daerah dapat dioptimalkan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan utama adalah aliran pajak perusahaan yang masuk ke pemerintah pusat atau daerah lain karena kantor pusat perusahaan berada di luar Sukabumi.
“Salah satu persoalan yang kami soroti adalah pajak dan retribusi perusahaan yang tidak masuk ke Sukabumi karena kantor pusatnya berada di luar daerah. Padahal aktivitas usahanya berdampak langsung ke wilayah kita,” ujar Hera usai rapat.
Ia juga menyoroti keberadaan kendaraan ekspedisi berpelat nomor luar daerah yang kerap melintas di Sukabumi Utara. Menurutnya, aktivitas tersebut menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, kebisingan, hingga kerusakan jalan, namun tidak memberikan kontribusi pajak bagi daerah.
“Kendaraan ekspedisi berpelat luar daerah lalu-lalang di Sukabumi, kita menanggung dampak kemacetan, kebisingan, dan kerusakan jalan, tetapi manfaat pajaknya tidak kembali ke Sukabumi,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III menilai potensi wisata pertanian dapat menjadi alternatif sumber PAD apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan. Hera menekankan pentingnya peran aktif pemerintah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Potensi wisata pertanian ini sangat besar. Pemerintah harus hadir dan memastikan manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya menjadi wacana,” harapnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD juga membahas sejumlah isu strategis lainnya, di antaranya penertiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM, serta inventarisasi potensi PAD di berbagai sektor.
Hera turut menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDAM beserta dewan pengawasnya, mengingat peran strategis BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami melihat masih lemahnya optimalisasi BUMD. Evaluasi kinerja PDAM dan dewan pengawasnya perlu dilakukan agar kontribusinya terhadap PAD bisa lebih maksimal,” ungkap legislator dari partai besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ke depan, Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi berencana menggelar rapat internal lanjutan untuk menyusun agenda kerja serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui surat kepada DPRD.
“Kami juga mendorong pengembangan wisata pertanian berbasis potensi desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah diharapkan berperan aktif melalui pemberian stimulan dan dukungan kebijakan,” pungkas Hera.
Discussion about this post