Wali Kota Cirebon Periksa Kendaraan Dinas. Banyak Kendaraan Dinas Tak Layak Pakai

KOTA CIREBON,SC – Wali Kota Cirebon Effendi Edo meluangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, Senin (26/1/2026) di halaman Grage City Mall.

Pemeriksaan ini meliputi kendaraan operasional yang digunakan oleh pejabat Eselon II, Eselon III, Camat, hingga Lurah.

Dalam tinjauan tersebut, ditemukan fakta bahwa banyak kendaraan dinas yang kondisinya sudah tidak layak pakai karena faktor usia. Variasi usia kendaraan terpantau cukup beragam, mulai dari pengadaan tahun 2007, 2008 hingga 2014, bahkan ada yang masih beroperasi sejak tahun 2006.

“Tadi saya sudah lihat beberapa kendaraan yang usianya sudah sangat tua, ada yang 14 tahun, bahkan 20 tahun lebih. Secara teknis, ini sudah kurang layak untuk menunjang mobilitas dinas dan operasional,” ujar Wali Kota Edo usai pemeriksaan.

Alasan utama rencana peremajaan ini adalah faktor keamanan bagi para pejabat dan jajarannya, terutama saat harus melakukan tugas dinas ke luar kota. Selain itu, kendaraan yang lebih baru diharapkan dapat mempercepat ritme kerja di lapangan.

Pemerintah Kota Cirebon saat ini tengah menghitung ulang kekuatan anggaran untuk menentukan skema pengadaan yang paling efisien. Beberapa opsi yang sedang dikaji antara lain, Pembelian unit kendaraan baru secara bertahap. Penerapan sistem sewa kendaraan (rental). Penggunaan mobil listrik sebagai alternatif ramah lingkungan, yang saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin.

Meski banyak unit yang berusia tua, Edo memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas Pemkot Cirebon taat pajak. Ia menegaskan tidak ada tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di lingkungan Pemkot Cirebon.

“Alhamdulillah, kepatuhan pajak semuanya clear. Tahun 2025 kemarin, saat ada program relaksasi dari Pak Gubernur, saya wajibkan semua selesai. Jadi dipastikan tidak ada tunggakan,” pungkasnya.

Prioritas peremajaan ini rencananya akan menyasar pejabat Eselon II dan III terlebih dahulu, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah yang ada.