Portalnusa.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon berkomitmen penuh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi perkotaan. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan pasokan kebutuhan pokok yang dipadukan dengan percepatan perluasan ekosistem digitalisasi keuangan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat.
Dalam forum nasional tersebut, Wali Kota didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon sekaligus Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon, Iing Daiman.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan bahwa kunci utama dalam stabilitas ekonomi daerah adalah kepastian terjangkaunya harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, sebagai wilayah dengan aktivitas perdagangan dan jasa yang cukup tinggi, Kota Cirebon membutuhkan penanganan inflasi yang responsif dan berkelanjutan.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat,” ujar Effendi Edo.
Effendi Edo menjelaskan, Pemkot Cirebon akan terus mengintervensi pasar secara terukur guna mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan. Langkah intervensi tersebut meliputi pemantauan intensif terhadap stok ketersediaan di pasar, penguatan jalur distribusi pangan, hingga operasi pasar jika ditemukan komoditas yang mengalami lonjakan harga mendadak.
“Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Karena itu, berbagai program pengendalian inflasi akan terus kita jalankan secara terukur dan menyesuaikan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Tak hanya mengandalkan pasokan fisik pangan, Pemkot Cirebon menilai percepatan transaksi digital sebagai pilar penting pendukung ketahanan ekonomi warga. Melalui penguatan TP2DD, perluasan sistem transaksi non-tunai diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, serta memudahkan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha lokal.
Wali Kota menegaskan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar seluruh kebijakan inflasi dan digitalisasi dapat berjalan selaras.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga terkendali, kebutuhan pokok tersedia, transaksi semakin mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Itu yang ingin kita jaga bersama,” pungkas Effendi Edo.
Discussion about this post