BK DPRD Kota Cirebon Jadwalkan Pemanggilan Pelapor Terkait Aduan Anggota Dewan

Portalnusa.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon resmi menindaklanjuti laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran salah satu anggota dewan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Ketua BK DPRD Kota Cirebon, Abdul Wahid Wadinih, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima disposisi surat masuk pada hari ini, Selasa (28/4/2026).

Menanggapi hal tersebut, lima anggota BK langsung menggelar rapat internal untuk menyusun jadwal klarifikasi.

”Alhamdulillah hari ini kami berlima anggota BK sudah menerima disposisi atas surat masuk yang kemarin informasinya sudah ramai di media. Kami langsung merespons dengan mengadakan rapat internal untuk menentukan langkah tindak lanjut,” ujar Abdul Wahid kepada awak media.

Berdasarkan hasil rapat internal, BK telah menetapkan jadwal pemanggilan para pihak terkait, 5 Mei 2026 pemanggilan pihak pelapor (pengadu) untuk dimintai klarifikasi dan keterangan lebih mendalam mengenai materi aduan. 6 Mei 2026 pemanggilan pihak teradu (anggota DPRD yang dilaporkan) guna memberikan keterangan dari sisi yang bersangkutan.

Abdul Wahid menjelaskan bahwa proses ini akan dilakukan secara bertahap melalui sidang klarifikasi hingga sidang verifikasi. Terkait jumlah saksi, BK menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak untuk menghadirkan orang-orang yang dianggap perlu untuk memperkuat keterangan mereka.

”Saksi itu akan berkembang sesuai informasi yang kami himpun. Kami persilakan kedua belah pihak jika ingin menyertakan saksi dalam proses ini,” tambahnya

”Kami dari BK tidak akan berspekulasi sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan bekerja secara bijaksana, adil, dan transparan sesuai prosedur yang berlaku di BK. Mohon teman-teman media bersabar menunggu proses ini berjalan,”katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andri Sulistio, memberikan klarifikasi mendalam mengenai perkembangan laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu anggota dewan yang tengah menjadi perhatian publik.

Dalam keterangannya, Andri meluruskan informasi mengenai linimasa dan kendala administrasi yang sempat menyebabkan proses penanganan terkesan lambat.

Andri menjelaskan bahwa surat pengaduan tersebut sebenarnya baru masuk ke Sekretariat DPRD pada 10 April 2026, bukan tanggal 9 seperti kabar yang beredar.

Namun, terdapat beberapa kendala yang membuat surat tersebut tidak bisa langsung diproses, Sistem Kerja WFH: Pada saat surat masuk (Jumat, 10 April), Sekretariat DPRD sedang menerapkan kebijakan Work From Home (WFH). Agenda Retreat: Ketua DPRD sedang melaksanakan kegiatan retreat di Magelang/Yogyakarta pada 12–19 April 2026.

Kesalahan Alamat Surat: Surat pengaduan awal ditujukan langsung kepada Ketua Badan Kehormatan (BK). Secara aturan administrasi, surat masuk harus ditujukan kepada Ketua DPRD agar bisa didisposisikan secara resmi kepada BK.

”Saya tidak memiliki wewenang untuk mendisposisikan surat jika alamat tujuannya salah. Oleh karena itu, surat sempat dikembalikan kepada pengadu melalui kuasa hukumnya pada 22 April untuk diperbaiki,” jelas Andri.

Pihak pengadu telah menyerahkan kembali surat yang telah diperbaiki pada Jumat sore, 24 April 2026. Setelah dilakukan pengecekan dan kelengkapan administrasi, Andri menegaskan bahwa disposisi resmi telah ditandatangani pada hari ini, Selasa (28/4/2026).

”Alhamdulillah, hari ini surat sudah saya disposisikan. Sekarang bola ada di tangan teman-teman BK untuk segera memprosesnya sesuai ketentuan,” tambahnya.

Andri menegaskan bahwa DPRD Kota Cirebon berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara transparan dan tidak ada niat sedikit pun untuk menghalang-halangi atau memperlambat proses hukum yang berjalan.