Portalnusa.id – Persaingan memperebutkan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon semakin mengerucut. Salah satu kandidat kuat, Arif Kurniawan, yang kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum, memaparkan visi strategisnya untuk membawa birokrasi Kota Udang ke arah yang lebih modern dan transparan.
Arif akan bersaing dengan dua kolega senior lainnya, yakni Iing Daiman (Kadis KUKMPP) dan Agus Herdiyana (Kepala Bapelitbangda).Berbekal pengalaman sebagai Penjabat (Pj) Sekda di era kepemimpinan Pj Wali Kota Agus Mulyadi, Arif dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai peta birokrasi di Balai Kota.
Pecah Ego Sektoral dan Fokus Infrastruktur Dalam pemaparannya mengenai visi manajerial, Arif menekankan pentingnya peran Sekretariat Daerah sebagai jembatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyoroti perlunya memperjelas batasan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih urusan, seperti antara DPRKP dan Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan pohon. ”Fungsi koordinasi di Sekretariat Daerah harus ditingkatkan untuk memecah ego sektoral. Kita punya modal baik dari kepemimpinan Pa Edo (Wali Kota Cirebon) yang sudah mengguyubkan para kepala perangkat daerah, sehingga tidak bisa mengerjakan program berjalan sendiri-sendiri,”ujar Arif saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (13/4/2026). Terkait masalah klasik seperti banjir dan drainase, Arif menawarkan solusi lintas daerah. Ia menyadari bahwa persoalan sampah dan debit air di drainase Kota Cirebon sangat bergantung pada koordinasi dengan wilayah hulu di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. “Soal ini, kita memang perlu kordinasi lintas daerah, sehingga persoalan banjir tidak lagi menjadi rutin tahunan,”katanya. Terobosan PAD: Digitalisasi dan Monetisasi Aset Di sektor ekonomi, Arif berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus memberatkan pelaku usaha kecil dengan kenaikan tarif pajak. Strateginya fokus pada optimalisasi data wajib pajak yang selama ini belum tergarap maksimal. ”Kita tidak perlu menaikkan tarif. Fokus kita adalah mengejar piutang PBB melalui rekon data dan mengoptimalkan pajak hotel serta resto. Selain itu, parkir harus mulai didigitalisasi seperti di Surabaya untuk mencegah kebocoran,” jelasnya. Ia juga berencana melakukan “monetisasi aset” dengan mengategorikan aset daerah menjadi zona merah, kuning, dan hijau guna memastikan aset yang diam bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Cirebon sebagai ‘Head Office’ Kawasan Rebana Menyambut proyek strategis nasional, Arif memposisikan Kota Cirebon sebagai hub atau etalase depan kawasan Rebana.Mengingat fasilitas hotel dan restoran yang lengkap, ia membidik para ekspatriat dan pelaku bisnis untuk menjadikan Cirebon sebagai pusat akomodasi dan kantor pemasaran.
“Kota Cirebon punya 150 hotel dan 500 kafe. Kita tawarkan diri sebagai pusat head office dan distribusi pemasaran bagi kawasan Rebana,” tambahnya. Gagas ‘Cirebon Open Budget APBD’ Salah satu poin paling progresif dalam visinya adalah transparansi anggaran. Arif merancang program Dashboard Cirebon Open Budget APBD yang bertujuan memudahkan masyarakat memantau penggunaan uang rakyat dengan bahasa yang sederhana. Melalui aplikasi ini, masyarakat nantinya bisa melihat lokasi proyek fisik, penggunaan dana pokok pikiran (pokir) dewan, hingga agenda perjalanan dinas pejabat. ”Rakyat adalah majikan kita karena kita digaji oleh mereka. Masyarakat wajib tahu ke mana uang APBD itu dialokasikan, bahkan hingga agenda harian kepala dinas dan wali kota,” tegas Arif.Relokasi Kantor Setda ke Mal
Arif Kurniawan, memberikan penjelasan rinci terkait rencana relokasi kantor Sekretariat Daerah dan Wali Kota Cirebon ke area mal. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penataan birokrasi, dengan jaminan efektivitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Arif mengungkapkan bahwa seluruh proses perpindahan tersebut telah melalui perhitungan matang yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Rencana ini sudah diperhitungkan sejak awal di dokumen APBD kita. Sekretariat Daerah sudah menganggarkan untuk proses perpindahan ini, termasuk perhitungan kebutuhan penunjang lainnya,” ujar Arif saat memaparkan visinya.
Meskipun sudah direncanakan, Arif mengakui adanya dinamika di lapangan, terutama terkait kenaikan harga beberapa material kebutuhan renovasi di lokasi baru. Salah satunya adalah biaya penyekatan ruangan yang fluktuatif mengikuti harga pasar.
”Memang tidak dipungkiri ada beberapa kebutuhan yang muncul kemudian akibat perpindahan ini. Misalnya, kebutuhan penyekatan ruangan, di mana harga bahan bakunya saat ini sedang naik. Hal-hal seperti itu yang di luar perhitungan awal, namun proses perpindahan tetap berjalan,” tambahnya.
Saat ini, proses relokasi masih terus berjalan. Arif menyebutkan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sebesar Rp700 juta untuk memastikan transisi kantor pemerintahan ke mal tersebut dapat terlaksana tanpa mengganggu jalannya birokrasi.
”Anggaran sebesar Rp700 juta sudah kami siapkan. Ini masih dalam proses, dan kami berupaya semaksimal mungkin agar efisiensi anggaran operasional di tempat baru tetap terjaga,” pungkasnya.
Discussion about this post