Portalnusa.id – Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara masif. Agar, menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.
Demikian dikatakan, Anggota DPR-RI Komisi VI, Herman Khaeron dalam sosialiasi program dan Kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Cirebon, Kamis (2/11/2023).
“Regulasi yang ada harus diketahui oleh masyarakat. Tentu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.
Terlebih masyaraka harus mendapatkan hak sebagai konsumen. Hak yang dimaksud diantaranya hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Selain itu, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
“Hak-hak itu harus dipahami oleh masyarakat sebagai konsumen. Jangan sampai karena minimnya informasi akhirnya hak tersebut diabaikan,” tutur politisi Partai Demokrat ini.
Masih kata Kang Hero panggilan akrabnya, komisi VI DPR-RI tengah merevisi UUPK tahun 1999. Sebab, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini yang sudah masuk di era digital.
“Ada beberapa poin yang kami sesuaikan dengan kondisi saat ini. Aturan yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini,” ujarnya.
Dia berharap, sosialiasi UUPK mampu mengedukasi masyarakat, khususnya yang berada jauh dari perkotaan. Sehingga, saat terjadi sengketa perlindungan konsumen, bisa diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
“UUPK harus dipahami oleh masyarakat yang ada di Cirebon. Karena penting untuk mendapatkan kepastian hukum saat ada sengketa,” ucapnya.
Discussion about this post