Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat tahun 2021 di istana kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (23-06-2022). Laporan tersebut diserahkan Ketua BPK Isma Yatun, dengan beberapa catatan temuan dan rekomendasi.
“(Temuan) memang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021. Namun tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah guna perbaikan pengelolaan APBN,” kata Ketua BPK Isma Yatun.
Tujuh temuan yang disampaikan diantaranya pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Kedua yakni piutang pajak macet sebesar Rp20,84 triliun yang belum dilakukan tindak penagihan yang memadai.
Temuan ketiga adalah menyangkut sisa dana investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020-2021. Keempat adalah perlakuan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebagai investasi jangka panjang non permanen yang belum didukung keselarasan regulasi, kejelasan skema pengelolaan dana, dan penyajian dalam laporan keuangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Kelima adalah penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja non program PCPEN (Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) pada 80 K/L minimal sebesar Rp12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Sedangkan temuan keenam menyangkut sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS reguler tahun 2020 dan 2021 minimal sebesar Rp1.25 triliun yang belum dapat disajikan sebagai piutang transfer ke daerah atau TKD.
Kemudian temuan ketujuh adalah kewajiban jangka panjang atas program pensiun yang telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Khusus pengelolaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Isma merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan, serta memproses ketidakcapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.
Setelah menerima laporan dari ketua BPK, dalam sambutannya Jokowi berkata bahwa Hasil predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlan tujuan akhir akan tetapi tujuannya adalah “bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” lanjut Jokowi.
Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk menindaklanjuti semua rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK, serta memperbaiki semua kelemahan yang ada, terutama terkait dengan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak pada kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selalu memberi masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara oleh BPK. Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta makin efektif dan terpercaya,” ujar Presiden Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menjelaskan bahwa situasi ekonomi dan politik global masih terus bergejolak yang menimbulkan ancaman krisis di berbagai sektor di seluruh negara.
Untuk menghadapinya, Jokowi meminta agar seluruh jajarannya memiliki kepekaan dalam menyikapi krisis tersebut dan responsif menyiapkan kebijakan yang tepat.
Menurut Jokowi, Indonesia memiliki sumber kekuatan seperti belanja dalam negeri yang jika dimaksimalkan akan berdampak secara signifikan untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Ia menyebut, sejumlah anggaran telah dialokasikan baik kepada pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung langkah tersebut.
“Kita tahu di pusat ada Rp 526 triliun, di daerah ada Rp 535 triliun, plus dengan di BUMN Rp 420 triliun, jumlah yang tidak sedikit,” ucap Jokowi.
“Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah memahami situasi, memiliki kepekaan yang sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar potensi yang kita miliki dapat kita manfaatkan dengan baik untuk mempercepat upaya-upaya pemulihan yang kita lakukan,” kata Jokowi.
Discussion about this post