PortalNusa.ID, Sukabumi – Akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum ter-cover kepesertaan BPJS menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Gubernur Jawa Barat di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026).
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menghadiri pertemuan tersebut bersama unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Rakor ini menjadi forum koordinasi untuk membahas penguatan pelayanan publik, termasuk upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Salah satu pembahasan menyoroti kebutuhan masyarakat yang memerlukan penanganan medis, tetapi belum terlindungi melalui kepesertaan BPJS. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten dan kota, rumah sakit, serta BPJS.
Koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar persoalan akses layanan kesehatan dapat dibahas secara terpadu. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kebutuhan masyarakat yang menghadapi kendala dalam memperoleh pelayanan medis dapat menjadi bagian dari upaya bersama mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, pembahasan tersebut menjadi bagian dari koordinasi regional untuk memperkuat pelayanan dasar. Tantangannya tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga bagaimana masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dapat memperoleh akses layanan sesuai kondisi dan haknya.
“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat Jawa Barat,” ujar Ayep Zaki.
Selain sektor kesehatan, rakor tersebut turut membahas perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Agenda ini melengkapi pembahasan mengenai perlindungan sosial agar perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kebutuhan layanan medis, tetapi juga perlindungan masyarakat dalam dunia kerja.
Dukungan pendidikan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C juga masuk dalam agenda koordinasi. Program tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan jalur pendidikan kesetaraan.
Rangkaian agenda tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjawab persoalan pelayanan publik. Kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang memerlukan keterlibatan pemerintah serta lembaga terkait.
Kehadiran Ayep Zaki dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pembahasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Namun, tindak lanjut konkret di tingkat daerah tetap menjadi bagian penting agar hasil koordinasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan akses pelayanan bagi masyarakat.
Melalui penguatan sinergi antarlembaga, pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendorong pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial yang lebih mudah dijangkau oleh warga, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan akses.
Discussion about this post