Portalnusa.id – Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. KH. Syaifullah Yusuf, S.IP, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Cirebon.
Dalam agendanya ke Cirebon Mensos Ipul, bersama rombongan bermaksud untuk melakukan peninjauan progresif Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Kota Cirebon yang berada dalam lingkungan SMP N 18 Kota Cirebon, Kecamatan Lemahwungkuk.
Kedatangan Mensos Ipul bersama rombongan, disambut hangat oleh para pengajar dan peserta didik SR Terintegrasi I serta Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon Santi Rahayu, dan Kepala Disdik Kota Cirebon Kadini yang mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon.
Sesampainya di SR, pantauan di lokasi, Mensos Ipul menyempatkan diri untuk melihat langsung situasi dan kondisi fasilitas sarana prasarana di Sekolah Rakyat tersebut.
Pria yang akrab disapa Ipul itu menjelaskan Program Sekolah Rakyat ini merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, belum beruntung, atau berisiko putus sekolah.
Ipul menegaskan bahwa ide dasar Sekolah Rakyat adalah memberikan bimbingan sesuai minat dan bakat anak.
“Kalau dia burung, jangan disuruh naik gerobak. Kalau dia sapi, jangan disuruh terbang. Setiap anak punya kemampuan berbeda yang tidak bisa disamakan,” ujarnya. Rabu (13/8/2025)
Berdasarkan hasil peninjauan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menemukan beberapa ornamen yang harus diperbaiki.
“Saya lihat masih ada sarana prasarana harus diperbaiki, kemudian penambahan pagar dan yang paling penting keamanan,”katanya.
Gus Mensos juga menyinggung kebersihan toilet. Sehingga diperlukan adanya penambahan petugas cleaning servis.
“SDM untuk petugas kebersihan juga perlu dilengkapi, ini memang masih dalam proses,”katanya.
Pada kesempatan itu juga, Mensos menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah dan para guru yang berkomitmen mengabdi di lingkungan Sekolah Rakyat.
Ia menjelaskan, siswa yang diterima berasal dari latar belakang beragam tanpa tes akademik, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik.
Berdasarkan data nasional, lebih dari tiga juta anak usia sekolah di Indonesia masih belum bersekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di lebih dari 60 lokasi dan ditargetkan mencapai 100 titik pada 16 Agustus, serta 160 titik pada September 2025, dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa.
Program ini melibatkan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian PUPR untuk pembangunan sekolah permanen. Pemerintah daerah juga dilibatkan, termasuk Wali Kota Cirebon yang telah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen berkapasitas 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Yang hebat adalah Presiden Prabowo. Kami para pembantu presiden hanya menerjemahkan dan melaksanakan gagasan beliau,” tegas Syaifullah Yusuf.
Ia juga menyoroti tantangan terbesar penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama di tingkat SD, dan mengapresiasi kesiapan pendidik membina siswa di sekolah rintisan ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, menyambut hangat kedatangan Menteri Sosial beserta rombongan.
“Sekolah Rakyat di Kota Cirebon merupakan wujud nyata komitmen kita memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu atau memiliki keterbatasan kesempatan belajar. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan kunci terciptanya masyarakat sejahtera, mandiri, dan berdaya saing,” ungkapnya.
Setelah berkunjung ke Sekolah Rakyat, tidak jauh dari lokasi Sekolah Rakyat, Mensos Ipul bertolak ke Pendopo Bupati Cirebon atau Rumah Dinas Bupati.
Sekitar jam 11.00 siang, Mensos Ipul sampai di Pendopo Bupati disambut dengan sorak gembira dari petugas pilar sosial dari Kota dan Kabupaten Cirebon.
Maksud dalam kegiatan tersebut, Mensos Ipul memberikan arahan kepada pilar-pilar Sosial naungan Kementerian Sosial seperti PKH, Pukesos dan Tagana.
Di depan para pilar Sosial Mensos Ipul menyampaikan bahwa kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) kini sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional(DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
“Sekarang setiap tiga bulan akan ada pergantian penerima. Ada yang keluar, ada yang masuk. Semua mengacu pada hasil verifikasi terbaru,” ujar Gus Ipul dalam Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon.
Discussion about this post