SPN Soroti Kepatuhan Perusahaan terhadap Putusan MA dalam Sengketa PKB PT SBI

PortalNusa.ID, Jakarta – Kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan industrial yang adil antara pekerja dan perusahaan.

Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam sengketa keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020–2022 di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi pihak penggugat.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nusantara (SPN), Suyanto, menjadi salah salah satu yang mengawal isu pengawalan pelaksanaan putusan tersebut bersama SP-SBI dan afiliasi serikat pekerja lainnya.

Dalam pernyataan sikap bersama, pihak penggugat menegaskan bahwa Putusan MA Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2026 tanggal 29 Juli 2026 harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak.

Putusan tersebut mengabulkan permohonan kasasi penggugat sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat.

Salah satu substansi putusan adalah keberlakuan PKB 2020–2022 sampai dengan disepakatinya PKB baru oleh kedua belah pihak.

Penggugat menilai kepatuhan perusahaan terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam hubungan kerja.

Sebab, hubungan industrial yang sehat tidak hanya dibangun melalui komunikasi antara manajemen dan pekerja, tetapi juga melalui penghormatan terhadap kesepakatan serta keputusan lembaga peradilan.

Dalam pernyataan sikapnya, penggugat meminta perusahaan menaati seluruh ketentuan PKB, menghentikan kebijakan yang bertentangan dengan kesepakatan tersebut, serta menyesuaikan kebijakan internal sesuai amar putusan MA.

Di sisi lain, penggugat tetap mendorong penyelesaian melalui dialog dan perundingan untuk menyepakati PKB baru.

Pendekatan musyawarah tersebut dinilai penting agar perselisihan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas hubungan industrial.

Namun, proses dialog harus tetap berjalan dengan menghormati putusan pengadilan yang telah ditetapkan.

Pihak penggugat sebelumnya juga telah mengajukan permohonan aanmaning kepada Ketua PN Jakarta Pusat karena menilai perusahaan belum melaksanakan putusan secara sukarela.

Mereka berharap seluruh pihak menempatkan kepastian hukum sebagai landasan penyelesaian persoalan sehingga hak pekerja dan kewajiban perusahaan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.