Portalnusa.id – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cirebon yang digelar baru-baru ini menuai kritik tajam. Ketua DPC PPP Kota Cirebon, Doddy Ariyanto, secara terbuka menyatakan ketidakhadirannya dalam forum tersebut sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan prosedur organisasi dan proses hukum yang sedang berjalan.
Gugatan Hukum di Tingkat Wilayah
Doddy mengungkapkan bahwa saat ini kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pepep Saepul Hidayat masih dalam status gugatan di Pengadilan Negeri.
Hal ini dipicu oleh keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW sebelum masa jabatan kepemimpinan yang sah berakhir.
“Seharusnya DPP menunjuk Plt setelah dilakukannya Musyawarah Wilayah (Muswil). Secara administrasi, masa jabatan Kang Pepep itu baru habis Maret 2026. Ini belum Muswil tapi sudah ada penunjukan Plt,” ujar Doddy saat dihubungi melalui sambungan WA, Minggu (12/4/2026).
Kejanggalan Masa Jabatan DPC
Terkait penyelenggaraan Muscab di Kota Cirebon, Doddy menilai momentumnya tidak tepat dan melangkahi aturan masa jabatan. Berdasarkan riwayat organisasinya, Doddy terpilih sebagai Ketua DPC melalui proses tim formatur pada November 2021, namun SK kepengurusannya baru resmi terbit pada Februari 2022.
Secara aturan, ia berpendapat bahwa Muscab seharusnya baru digelar pada Februari 2027 jika dihitung dari terbitnya SK. November 2026 jika dihitung dari pelaksanaan Muscab sebelumnya.
“Pelaksanaan Muscab di bulan April 2026 ini jelas terlalu dini. Saya tidak tahu-menahu soal agenda ini dan memilih untuk tetap mengikuti proses hukum yang diperjuangkan oleh DPW era Kang Pepep,” tegasnya.
Dugaan Tekanan dan Ancaman Sanksi
Lebih lanjut, Doddy menengarai adanya langkah sistematis dari pusat yang memaksa seluruh DPW dan DPC di Jawa Barat—bahkan hampir seperempat wilayah di Indonesia untuk tunduk pada kepemimpinan Plt Ketua DPP PPP.
Ia menyebut adanya kekhawatiran di kalangan kader yang duduk di legislatif (DPRD) akan ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) jika tidak mengikuti arahan tersebut.
“Banyak DPC yang akhirnya mau menjadi Plt karena takut di-PAW. Tapi bagi saya, ini organisasi partai politik, bukan perusahaan. Ada aturan main dan etika yang harus dijaga,”katanya.
Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat Angkat Bicara, Kisruh di Tubuh Ka’Bah
Sementara itu, selepas membuka Muscab Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, mengajak seluruh kader untuk menyikapi dinamika internal partai dengan bijak. Ia meminta agar riak-riak kecil atau “kerikil” yang mempersoalkan legalitas keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera dihentikan demi kepentingan yang lebih besar.
Menyikapi Keputusan dengan Bijak
Uu menekankan bahwa sebagai sesama kader, sudah sepatutnya seluruh elemen partai menghormati keputusan organisasi. Ia berharap tidak ada lagi pihak yang memperpanjang polemik mengenai legalitas instruksi dari pusat.
”Saya berharap kerikil-kerikil yang masih mempersoalkan legalitas keputusan DPP tolong dicermati dengan bijaksana. Toh, kita ini sama-sama kader,” ujar Uu dalam pernyataannya.
Kritik Terhadap Ego Kelompok
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini juga mengingatkan agar para kader tidak terjebak dalam ego pribadi maupun kelompok yang dapat merusak persatuan internal. Menurutnya, mengabaikan kepentingan besar partai demi ambisi sesaat adalah langkah yang merugikan.
Uu mengibaratkan perjuangan saat ini hanyalah “pengorbanan perasaan” jika dibandingkan dengan perjuangan para pendiri bangsa yang mengorbankan jiwa dan raga.
Belajar dari Pendiri Bangsa
Uu menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh kader untuk meneladani semangat para pejuang kemerdekaan.
”Para pendiri negara kita dulu bukan korban perasaan, tapi korban jiwa, tenaga, bahkan darah bercucuran demi NKRI merdeka. Kita sebagai penerus bangsa, masak hanya korban perasaan saja tidak mau? Korbankan perasaan ego karena kalah, dan rangkul mereka karena kita menang,” pungkasnya.
Discussion about this post