Portalnusa.id – Rencana pembangunan di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, terancam menemui jalan buntu pada tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul penurunan drastis alokasi anggaran Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) yang terungkap dalam gelaran Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Babakan, Selasa (20/1/2026)
Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi PIK untuk Kecamatan Babakan merosot tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,9 miliar, kini hanya tersisa di angka Rp1,2 miliar.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Aan Setiawan, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan keprihatinan mendalam atas pemangkasan anggaran ini. Menurutnya, dana sebesar Rp.1.2 m, sangat jauh dari kata ideal untuk meng-cover kebutuhan 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Babakan.
“Tentu dengan anggaran tersebut tidak cukup sama sekali. Sementara kondisi jalan rusak masih sangat banyak di Babakan. Seharusnya fokus utama kita adalah perbaikan jalan, namun karena keterbatasan anggaran, rencana pembangunan menjadi terpecah ke sektor lain yang juga dianggap mendesak,” ujar Aan.
Politisi asal Dapil V ini menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi bukan saja di anggaran PIK namun terjadi juga di Pemerintahan Desa, tentunya hal ini berdampak serius terhadap sektor pembangunan dan sektor lainnya.
Hal ini dikarenakan adanya arahan dari pemerintah pusat terkait peruntukan anggaran penugasan, seperti Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP) dan program prioritas lainnya. Akibatnya, ruang gerak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mendanai pembangunan infrastruktur kewilayahan menjadi sangat terbatas.
Menyikapi krisis anggaran tersebut, Aan memastikan bahwa enam anggota legislatif dari Dapil V yang hadir dalam Pra Musrenbang telah mencatat seluruh keluhan masyarakat. Ia berjanji akan mencari jalur alternatif agar aspirasi pembangunan kewilyahqn tetap bisa terealisasi.
“Kami akan rembukan dengan teman-teman di Dapil V untuk membawa usulan ini melalui jalur lain, baik itu melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan maupun usulan sektoral di setiap dinas terkait. Jika memungkinkan, kami akan coba arahkan ke kementerian di tingkat pusat agar Kecamatan Babakan tetap mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Kecamatan Babakan, Wargono, mengungkapkan bahwa dampak penurunan dana ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Ia menyebut berkurangnya PIK maupun Dana Desa ( DD) tahun 2026 ini menciptakan polemik baru di tingkat desa.
Penurunan DD tahun 2026 ini berdampak terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan desa.
“Yang kami rasakan dampaknya sangat nyata, terutama pada sektor infrastruktur. Sekarang, jalan desa dan jalan lingkungan yang biasanya bisa dibiayai, kini terhambat. Kami memohon kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera mengakomodir atau mencarikan solusi agar pembangunan tetap berjalan lancar,” tutur Wargono.
Wargono berharap para wakil rakyat dari Dapil V benar-benar mampu mengawal kebutuhan infrastruktur 14 desa di Kecamatan Babakan.
Menurutnya, Pemerintah Desa saat ini sangat bergantung pada dukungan Pemerintah Kabupaten dan aspirasi dewan untuk menunjang kebutuhan fasilitas publik yang layak bagi warga.
Kegiatan Pra Musrenbang ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melakukan penyesuaian skala prioritas pembangunan, sembari menunggu langkah taktis dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan legislatif untuk menambal kekurangan anggaran yang terjadi.
Herman Khaeron Pastikan Stok BBM Subsidi Aman Hingga Akhir Tahun di Tengah Gejolak Global
Portalnusa.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron, memberikan jaminan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di dalam...
Discussion about this post