PortalNusa.ID, Sukabumi – Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak bagi Kota Sukabumi di tengah pesatnya pertumbuhan wilayah dan meningkatnya tantangan urbanisasi.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Rabu (3/12/2025).
Dalam arahannya, Bobby menekankan bahwa pembangunan kota tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“SDGs menjadi acuan utama pembangunan Kota Sukabumi,” tegas Bobby.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya peresmian gapura batas kota sebagai simbol penguatan identitas dan kemandirian daerah.
Lebih lanjut, Bobby menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan investasi perlu diiringi dengan kemudahan perizinan agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Monitoring (PPM) Bappeda Kota Sukabumi, Nenden, menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang menuntut keterlibatan serta komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Ia kembali memaparkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjadi rujukan pembangunan di tingkat kota, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan kemitraan global.
Rapat koordinasi ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyusun strategi percepatan pencapaian target SDGs di Kota Sukabumi.
Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur, antara lain perangkat daerah, kepolisian, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), PDAM, RSUD, Apindo, KCD Wilayah V, BPJS, serta perwakilan sektor ekonomi kreatif.
Discussion about this post