PortalNusa.ID, Sukabumi | Polemik keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Sukabumi terus bergulir setelah Yayasan Nahdliyyin Centre Sukabumi (YNCS) menilai tim tersebut berpotensi menambah beban keuangan daerah. YNCS menilai keberadaan TKPP mencerminkan ketidakpercayaan Wali Kota terhadap staf dan perangkat dinas yang sudah ada.
Anggota YNCS, Cepi Almagribi, menyebut penggunaan tim khusus di luar struktur pemerintahan tidak efisien dan berpotensi menjadi pemborosan.
“Kalau Wali Kota percaya pada staf maupun dinas, maka urusan perencanaan dan realisasi program cukup diserahkan ke mereka. Tidak perlu melibatkan lembaga atau perorangan lain. Ini jelas pemborosan anggaran di tengah kondisi efisiensi,” ujar Cepi, Jumat (5/9).
Cepi menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkup dinas Kota Sukabumi sudah mumpuni dan mampu melaksanakan instruksi pimpinan. “Kalau ada dinas yang tidak maksimal, ya tinggal ganti pejabatnya. Tidak perlu membuat tim baru yang justru menambah beban,” tambahnya.
Wali Kota Sukabumi Klarifikasi
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki membantah bahwa keberadaan TKPP membebani anggaran daerah. Ia menegaskan, tim yang dimaksud tidak sebesar yang dibayangkan publik dan hanya beranggotakan satu orang dengan sistem honorarium.
“TKPP hanya tim komunikasi, bukan tim besar. Hanya satu orang dan sifatnya sementara. Honorarium maksimal Rp4 juta dan dibayarkan kalau ada pekerjaan. Jadi tidak ada pemborosan, apalagi memakai APBD,” kata Ayep.
Lebih lanjut, Ayep menyebut kinerja TKPP justru memberikan dampak positif bagi keuangan daerah. “Dari hasil kerja tim ini, miliaran rupiah bisa diselamatkan. Detailnya tidak saya buka karena sensitif, bisa ada pihak yang tersinggung,” ujarnya.
Polemik Pengelolaan Anggaran
Meski Wali Kota memberikan klarifikasi, YNCS menilai pemerintah kota perlu lebih transparan dalam mengelola anggaran, khususnya terkait penunjukan tim eksternal. Polemik ini diprediksi akan terus bergulir mengingat publik menaruh perhatian besar pada efisiensi belanja daerah.
Discussion about this post