FPD DKUKMPP, Desak Reaktivasi Pelabuhan Cirebon

Portalnusa.id – Forum perangkat daerah mendorong agar Pelabuhan Cirebon kembali diaktifkan. Usulan tersebut disampaikan Bulog Cirebon dalam rapat perencanaan tahun 2027 bersama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon (DKUKMPP).

Rapat yang digelar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja DKUKMPP 2027 itu, turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bulog Cirebon, Pelindo, serta perwakilan perguruan tinggi.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan forum perangkat daerah digelar untuk mensinkronkan program kerja melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pihaknya juga melibatkan penggiat koperasi, pelaku UMKM, dan forum PKL untuk menyempurnakan program yang akan dijalankan.

Dalam forum tersebut, Kepala Bulog Cirebon mengusulkan agar Pelabuhan Cirebon direaktivasi guna mendukung kelancaran distribusi pangan. Pasalnya, Bulog mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk memeratakan distribusi beras ke sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Sumatera.

Selama ini, pengiriman beras dari wilayah Cirebon dan sekitarnya harus melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Kondisi tersebut dinilai kurang efisien dari sisi waktu dan biaya logistik.
“Jika pengiriman bisa dilakukan melalui Pelabuhan Cirebon, tentu akan lebih cepat dan lebih murah dari sisi biaya,” ungkap Iing.

Iing menyampaikan, hasil forum perangkat daerah ini akan dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah, termasuk terkait usulan reaktivasi pelabuhan.

“Nanti kami akan menyampaikan ke pimpinan beberapa rekomendasi
salah satunya bagaimana keberadaan pelabuhan Cirebon itu bisa direaktifasi kembali,” tandasnya.

Selain isu distribusi pangan, perguruan tinggi juga menyampaikan sejumlah gagasan, di antaranya pemanfaatan limbah hasil kelautan dan perikanan yang selama ini belum optimal.

Limbah tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi apabila dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan program perangkat daerah terkait. “Limbah-limbah hasil kelautan, perikanan itu banyak dibuangkan
sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” tandasnya.

Melalui forum ini, DKUKMPP berharap terbangun kolaborasi yang kuat antarinstansi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat sektor koperasi, UMKM, perdagangan, serta perindustrian pada 2027 mendatang.