Target PAD Rp500 Miliar, Wali Kota Sukabumi Genjot Retribusi, BUMD, dan Rencana Perluasan Kota

PortalNusa.ID, Sukabumi | Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan pada 2025. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat basis pendapatan daerah melalui optimalisasi retribusi, pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perluasan wilayah administrasi kota.

Hal itu disampaikan Ayep saat acara silaturahmi dan dialog bersama ketua RT dan RW se-Kota Sukabumi di Gedung Juang, Rabu (20/8/2025).

Menurut data Pemkot, PAD Kota Sukabumi pada 2024 tercatat sebesar Rp436 miliar. Tahun ini, Ayep menargetkan kenaikan sekitar 15 persen menjadi Rp500 miliar. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan beberapa langkah strategis, termasuk mendorong peran BUMD, BLUD, dan Perusda.

“Untuk 2026, kita menargetkan kontribusi besar dari BUMD dan BLUD, termasuk keuntungan RSUD yang kita perkirakan bisa mencapai Rp15 miliar,” ujar Ayep.

Selain itu, sektor parkir dan pasar akan dibenahi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi. Ayep menilai, potensi PAD dari kedua sektor tersebut cukup besar, namun selama ini belum dikelola secara maksimal.

Ayep juga menyoroti peran dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan PAD. Menurutnya, ketaatan para pengusaha membayar pajak dan retribusi daerah akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi.

“Saya mengingatkan para pengusaha agar jujur dalam membayar pajak. Dari pajak dan retribusi inilah pembangunan kota kita bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Dalam paparannya, Ayep juga mengungkapkan rencana strategis jangka panjang untuk memperluas wilayah administrasi Kota Sukabumi. Pemerintah berencana memasukkan sembilan kecamatan yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Sukabumi ke dalam area Kota Sukabumi.

“Perluasan wilayah ini bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dengan wilayah yang lebih luas, potensi PAD kita juga akan semakin besar,” jelasnya.

Menurut Ayep, integrasi wilayah tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, membuka ruang investasi baru, dan memperkuat pelayanan publik.

Ayep menegaskan bahwa seluruh kebijakan peningkatan PAD akan dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran kembali ke warga melalui program pembangunan.

“Kalau semua pihak bersinergi, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat, kita optimistis target PAD Rp500 miliar pada 2025 bisa tercapai,” pungkasnya.

Kalau mau, saya juga bisa buatkan versi analisis ekonomi mendalam tentang strategi Wali Kota Sukabumi ini, termasuk potensi pemasukan dari parkir, pasar, RSUD, BUMD, dan dampak perluasan wilayah terhadap PAD serta perekonomian Kota Sukabumi.