Portalnusa.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP/Damkar) Kota Cirebon. Hal ini dinilai krusial mengingat tugas pokok dan fungsi Damkar yang sangat luas dalam melayani masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, menyampaikan hal tersebut usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Damkar Kota Cirebon. Dalam kunjungan tersebut, pihak komisi menerima paparan langsung dari Kepala Dinas Damkar, Andi, mengenai berbagai kebutuhan mendesak agar pelayanan dapat berjalan maksimal. ”Tugas pokok Damkar itu bukan hanya pemadaman kebakaran. Di sana ada pengendalian dan pencegahan, pemadaman, penyelamatan (rescue), hingga pemberdayaan masyarakat. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka bisa bekerja optimal,” ujar Agung, Senin (25/5/2026). Salah satu poin krusial yang disorot Agung adalah ketersediaan dan fungsi hidran air di Kota Cirebon. Pihaknya mendesak Pemerintah Kota Cirebon melalui Perumda Air Minum (PDAM) agar segera mengaktifkan kembali hidran-hidran yang ada. Ia berharap, minimal satu ruas jalan memiliki satu hidran yang berfungsi dengan baik. Agung membeberkan masalah lapangan yang terjadi saat ini, di mana pasokan air hidran tidak optimal pada jam kerja. ”Problem hari ini, hidran ada yang aktif, cuma kalau di jam kerja airnya tidak maksimal. Pengisian air baru bisa maksimal kalau malam hari, bisa 20 menit terisi. Tapi kalau jam kerja, bisa sampai satu jam. Ini yang harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui PDAM,” tegasnya. Selain masalah hidran, Agung juga menyoroti belum adanya mobil penyelamat (rescue) khusus. Usulan pengadaan ini sebenarnya sudah diajukan sejak tahun 2025, namun anggarannya terkena efisiensi dan digeser ke sektor lain. Menurut Agung, keberadaan mobil rescue berukuran kecil sangat penting. Damkar sering kali dimintai tolong oleh warga untuk menangani gangguan non-kebakaran, seperti evakuasi sarang tawon, ular, hingga penyelamatan korban banjir. ”Tidak mungkin kita melakukan rescue ular atau tawon menggunakan mobil pemadam yang besar. Pertama, dari sisi kemacetan jalan. Kedua, mobil besar bisa memicu kepanikan warga yang mengira ada kebakaran besar. Kita butuh mobil rescue, satu unit saja dulu untuk awalan,” jelas Agung. Komisi I DPRD Kota Cirebon berkomitmen penuh untuk membawa aspirasi ini ke Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cirebon. Pihaknya berharap pemenuhan fasilitas ini dapat terealisasi pada perubahan APBD 2026. ”Damkar ini memiliki urgensi yang sangat tinggi karena menyangkut keselamatan masyarakat dan kebencanaan. Insyaallah, kami di Komisi I akan menyampaikan hal ini agar kebutuhan mendesak Damkar Kota Cirebon bisa segera terpenuhi, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat,” pungkasnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon saat ini tengah menghadapi keterbatasan serius terkait sarana dan prasarana penunjang kerja.Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala DPKP Kota Cirebon, Andi Riskiyanto, usai melakukan pemaparan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kota Cirebon. Andi menjelaskan bahwa tugas instansi yang dipimpinnya kini tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran saja, melainkan juga mencakup tugas penyelamatan (rescue), termasuk operasi penyelamatan hewan (animal rescue). Kendati tanggung jawab yang diemban semakin luas, fasilitas yang tersedia di lapangan justru dinilai sangat minim. Salah satu sorotan utama adalah ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas di lapangan. Dari total personel yang ada, DPKP Kota Cirebon saat ini hanya memiliki sekitar 15 unit APD yang masih layak pakai. ”Selebihnya sudah tidak layak pakai. Padahal standarnya, setiap anggota itu harus memiliki satu APD. Teman-teman di lapangan harus berhadapan langsung dengan api dan panas yang luar biasa. Dengan kondisi APD yang kurang seperti ini, keselamatan anggota tentu menjadi risiko,” ujar Andi. Selain APD, kondisi selang pemadam kebakaran juga menjadi kendala tersendiri. Mengingat material selang yang terbuat dari karet dan plastik, selang-selang tersebut kerap bocor akibat terkena paku maupun beling di lokasi kebakaran. Kondisi ini menurunkan kinerja tim karena membuat pancaran air yang disemprotkan menjadi lebih kecil. Masalah tidak berhenti di situ. Sektor armada kendaraan taktis juga mengalami penyusutan performa. Dari total 10 unit kendaraan yang dimiliki, hanya 6 unit yang saat ini dapat beroperasi. Itu pun, 5 di antaranya merupakan kendaraan berusia tua yang sering mengalami kendala teknis. ”Hanya ada satu kendaraan yang kondisinya prima, yaitu bantuan baru dari Pak Gubernur tahun 2025 lalu. Selebihnya sering bermasalah. Padahal, kejadian kebakaran itu tidak bisa diprediksi,” tambahnya.
Pemkot Cirebon Buka-bukaan Soal Postur APBD dan Tantangan Pembayaran Gaji ke-13 ASN
Portalbus – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait penyaluran Gaji ke-13...
Discussion about this post