HIMA PERSIS Jawa Barat Tolak 7 Pasal UU KUHP

Bandung—Penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah Undang-undang KUHP disuarakan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Persis) Jawa Barat dalam gelaran aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jum’at 09 Desember 2022.

Ada 7 pasal yang ditolak HIma persis jawa barat, antara lain:

1. Pasal 2 tentang Living Law (Hukum Adat/Masyarakat Setempat)
2. Pasal 218 tentang Penghinaan Presiden
3. Pasal 240 dan 241 tentang Penghinaan Lembaga Negara dan Pemerintah
4. Pasal 234-239 tentang Penghinaan Bendera
5. Pasal 256 tentang Pawai dan Unjuk Rasa Tanpa Pemberitahuan
6. Pasal 278 dan 279 tentang Penyesatan, Mengganggu, dan Merintangi Proses Peradilan (Contempt of Court)
7. Pasal 605 dan 606 tentang Tindak Pidana Korupsi

ketujuh pasal tersebut, berdasarkan siaran persnya merupakan pasal-pasal bermasalah yang dapat menciderai HAM, supremasi hukum, dan demokrasi.

“Dengan diketuknya UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada 6 Desember 2022 oleh DPR-RI bersama Pemerintah dalam agenda rapat paripurna telah menggeser Indonesia dari negara hukum (rechtstaat) menuju jurang negara kekuasaan (machstaat)” lanjutnya, sebagaimana dilansir dari siaran persnya.