PortalNusa.ID, Sukabumi – Sebanyak 56 warga penggarap Blok Kibitay, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, mendapat rekomendasi pengurusan legalitas tanah dari Pemerintah Kota Sukabumi. Langkah ini diharapkan membuka jalan bagi penyelesaian administrasi pertanahan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyerahkan rekomendasi tersebut di Kantor Kelurahan Situmekar, Rabu (21/10/2026). Rekomendasi itu berkaitan dengan lahan seluas sekitar 3,6 hektare yang selama ini digarap warga.Ayep mengatakan, pemerintah daerah berupaya mendorong percepatan pengurusan dokumen pertanahan agar proses selanjutnya dapat segera ditindaklanjuti.
“Hari ini kita memberikan rekomendasi untuk pengurusan surat-surat tanah milik negara yang diserahkan menjadi milik penggarap di Blok Kibitay. Mudah-mudahan secepatnya selesai dan segera diserahterimakan kepada para warga penggarap,” ujar Ayep.
Penyerahan rekomendasi tersebut menjadi tahapan awal dalam upaya memberikan kejelasan status administrasi tanah bagi warga. Pemerintah Kota Sukabumi berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi untuk mendukung proses pengurusan legalitas tanah tersebut.Bagi para penggarap, kepastian hukum atas lahan yang dimanfaatkan memiliki arti penting. Selain memberikan kejelasan administrasi, legalitas tanah dapat menjadi dasar perlindungan hukum serta mendukung keberlanjutan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.
Namun, rekomendasi pemerintah daerah bukan berarti sertifikat tanah telah terbit atau status kepemilikan otomatis beralih kepada warga. Proses tersebut tetap harus melalui pemeriksaan status tanah, verifikasi dokumen, serta pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, koordinasi dengan BPN menjadi bagian penting untuk memastikan pengurusan berjalan sesuai prosedur dan kewenangan instansi pertanahan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada penyerahan rekomendasi, tetapi juga mengawal komunikasi dengan pihak terkait agar warga memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, tahapan, dan perkembangan proses yang ditempuh.
Dengan adanya rekomendasi tersebut, 56 warga penggarap Blok Kibitay kini memiliki tahapan administratif yang dapat ditindaklanjuti untuk memperjuangkan kepastian hukum atas lahan yang mereka garap.
Keberhasilan upaya ini pada akhirnya akan ditentukan oleh kelanjutan proses administrasi dan kepastian status tanah berdasarkan hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Discussion about this post