PortalNusa.id | Bandung – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menghadiri kegiatan Ministerial Dialogue dalam rangka Festival Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Berdampak Tahun 2026 yang diselenggarakan di Convention Center Hall, Trans Luxury Hotel Bandung, Jalan Gatot Subroto Nomor 289, Kota Bandung, Senin (31/8/2026).
Kehadiran KADIN KBB dalam kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan resmi dari KADIN Jawa Barat melalui Surat Nomor: 0079/WKUK/VIII/2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan unsur pemerintah, kementerian, dunia usaha, organisasi profesi, perkumpulan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membahas penguatan transformasi layanan Administrasi Hukum Umum.
Festival Layanan AHU Berdampak Tahun 2026 mengusung semangat transformasi layanan Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum yang terintegrasi, inklusif, dan berdampak. Transformasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan, kepastian, serta manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha dalam mengakses berbagai layanan administrasi hukum.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat penting, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Soc.Sc., Ph.D., Menteri Hukum Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, S.E. Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, kementerian UMKM, serta Kementerian Luar Negeri.
Selain unsur pemerintah, kegiatan Ministerial Dialogue juga dihadiri oleh para ketua perkumpulan dan perwakilan KADIN dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem layanan hukum yang semakin modern, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Dr. Widodo, S.H., M.H., selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam laporan tersebut disampaikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta arah pengembangan layanan Administrasi Hukum Umum agar semakin memberikan manfaat dan dampak yang luas bagi masyarakat.
Selanjutnya, Menteri Hukum Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. tampil sebagai keynote speaker pertama. Dalam paparannya ia menjelaskan di kementerian Hukum ada 470 layanan untuk masyarakat.
“Saat ini dikementerian hukum ada 470 layanan untuk masyarakat,” jelasnya.
Sementara keynote speaker kedua disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Soc.Sc., Ph.D. Menurutnya penting etika diatas segalanya.
“Tanpa etik konstitusi itu hampa, tanpa etik undang-undang hanya aturan tertulis yang tidak mempunyai jiwa sama sekali,” jelasnya.
Bagi KADIN Kabupaten Bandung Barat, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperluas wawasan dan memperkuat sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah. Ketersediaan layanan Administrasi Hukum Umum yang terintegrasi, inklusif, dan berdampak dinilai memiliki peranan strategis dalam mendukung terciptanya kepastian hukum serta kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonominya.
Melalui kehadiran dalam Ministerial Dialogue Festival Layanan AHU Berdampak Tahun 2026, KADIN Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menghadirkan ekosistem layanan hukum yang semakin adaptif, modern, inklusif, serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.
Discussion about this post