Komisi III DPRD Kota  Cirebon Soroti Pelayanan Puskesmas 24 Jam

Portalnusa.id – Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan evaluasi mendalam terhadap program pelayanan kesehatan 24 jam di tingkat Puskesmas. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mengurangi beban kepadatan (overload) pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf mengungkapkan bahwa layanan kesehatan yang merata dan mudah diakses sangat krusial, terutama bagi masyarakat dengan kondisi non-darurat yang seringkali bingung mencari pengobatan setelah jam operasional Puskesmas berakhir.

Persoalan muncul ketika masyarakat membutuhkan penanganan medis di luar jam operasional poliklinik Puskesmas. Jika langsung menuju IGD rumah sakit, pasien dengan kategori non-darurat seringkali tidak dapat ter-cover oleh BPJS Kesehatan dan diwajibkan membayar secara mandiri.

“Ini yang harus kita pikirkan. Tadi kami diskusikan dengan Dinas Kesehatan, salah satu opsi yang memungkinkan dalam waktu dekat adalah penambahan jam pelayanan atau klinik sore,” ujar politisi PKS itu seusai rapat, Rabu (25/2/2026).

Selain penambahan jam operasional, Komisi III menyoroti pentingnya optimalisasi Public Safety Center (PSC) 119. Layanan jemput bola ini dinilai sangat efektif karena beroperasi selama 24 jam dan siap merespons panggilan darurat masyarakat kapan saja.

Namun, berdasarkan laporan yang diterima, kondisi PSC 119 saat ini cukup memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kota. Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain, Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah personel yang ada belum ideal untuk mencakup seluruh wilayah.
Kondisi Armada: Kendaraan transportasi pendukung atau ambulans dinilai sudah tidak layak operasional.

Komisi III menegaskan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Kota Cirebon sebenarnya sudah memiliki fondasi yang bagus. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

“DPRD harus hadir untuk membantu ini. PSC 119 memiliki pelayanan yang luar biasa, mereka jemput bola. Tapi bagaimana mau maksimal jika armadanya tidak layak? Kami mendorong Pemerintah Kota untuk segera memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat ini,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon dr Siti Maria menjelaskan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon tengah mematangkan persiapan untuk mengoperasikan Puskesmas Gunungsari sebagai penyedia layanan Unit Gawat Darurat (IGD) 24 jam.

Langkah ini diambil guna menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis di luar jam kerja puskesmas reguler.

“Masyarakat seringkali tertolak atau harus membayar umum (non-BPJS) di rumah sakit karena kondisi penyakitnya dianggap tidak memenuhi kriteria darurat medis. Sementara itu, mereka tidak mungkin menunggu hingga pagi hari saat puskesmas buka. Inilah yang ingin kami fasilitasi,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon.

Saat ini, Puskesmas Gunungsari sebenarnya sudah memiliki layanan IGD 24 jam, namun masih terbatas pada penanganan persalinan dengan kegawatdaruratan tingkat dasar. Ke depannya, pemerintah kota ingin memperluas cakupan layanan IGD tersebut agar dapat menangani kasus-kasus umum non-persalinan sepanjang hari.

Selain Gunungsari, beberapa puskesmas besar lainnya dengan jumlah kapitasi di atas 15.000 juga masuk dalam target pengembangan layanan serupa, di antaranya:
Puskesmas Sitopeng
Puskesmas Larangan
Puskesmas Kalijaga
Puskesmas Kalitanjung

Meski infrastruktur bangunan di Puskesmas Gunungsari sudah memadai dengan adanya gedung baru, Dinkes mengakui masih terdapat kendala signifikan pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk memenuhi standar operasional 24 jam, Puskesmas Gunungsari setidaknya masih membutuhkan, 5 orang untuk dokter umum, 9 orang untuk perawat, 4 orang untuk bidan, 2 orang tenaga gizi, 1 orang sanitarian, 2 orang laboratorium, 3 orang apoteker dan 9 orang tenaga pendukung seperti CS, Supir dan Satpam.

Pihak Dinkes mengakui bahwa pemenuhan tenaga ini menjadi tantangan besar mengingat saat ini pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran secara ketat. Namun, koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar layanan kesehatan primer ini bisa segera dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh warga Kota Cirebon.