Satu Tahun Pemerintahan Edo-Farida: Infrastruktur Menjadi Sorotan Positif DPRD Kota Cirebon

Portalnusa.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Muhammad Handarujati Kalamullah memberikan apresiasi positif terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida. Dalam keterangannya, pihak legislatif menilai sektor infrastruktur menunjukkan perkembangan yang signifikan dan terukur.

Politisi Demokrat itu menyatakan bahwa secara objektif, pembangunan di bawah kendali Edo-Farida berjalan dengan kesinambungan yang baik. Ia menyoroti proses perencanaan yang kini dianggap lebih matang, sehingga hasilnya mulai dirasakan oleh masyarakat.
“Kita bisa melihat dari beberapa infrastruktur yang ada itu sudah bisa berjalan secara berkesinambungan. Dalam penyusunan perencanaannya juga sudah jauh lebih baik, hasilnya juga menjadi lebih baik,” ujarnya, saat ditemui disela kesibukkannya, Senin (23/2/2026).

Selain kualitas fisik, aspek pemerataan pembangunan juga menjadi poin utama. Pemerintah daerah dinilai berhasil menata kesesuaian pembangunan antarwilayah sehingga tidak ada ketimpangan yang mencolok di berbagai sudut kota.

Meski memberikan rapor baik, DPRD menyadari adanya tantangan besar di tahun 2026, khususnya terkait kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan dana transfer sebesar Rp220,5 miliar. Hal ini diprediksi akan menghambat beberapa proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

Namun, harapan muncul setelah adanya koordinasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah pusat memberikan sinyal bahwa dana tersebut bisa dikembalikan jika serapan anggaran daerah pada triwulan pertama (Januari–Maret) menunjukkan performa yang bagus.

“Kalau tiga bulan ini serapan di masing-masing daerah ini bagus, ya ada kemungkinan dana transfer ini juga akan ditransfer kembali,” tambahnya

Menutup keterangannya, Andru mendorong agar pasangan Edo-Farida terus menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi, tidak hanya dengan jajaran SKPD, tetapi juga dengan lembaga legislatif.

Langkah ini dianggap krusial demi memaksimalkan prioritas anggaran dan memastikan Visi-Misi Setara 2030 tetap berada pada jalurnya meskipun di tengah kendala finansial.