Atasi Keterbatasan Fiskal, Wali Kota Cirebon Dorong Percepatan Infrastruktur Lewat Skema KPBU

Portalnusa.id – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.A.P., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka penyediaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kantor Bappelitbangda Kota Cirebon, Kamis (19/2/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan.

Ia mendorong jajaran Pemerintah Kota Cirebon untuk melakukan lompatan kebijakan melalui kolaborasi inovatif dengan sektor swasta.

“Kita tidak boleh berpikir secara konvensional. Di tengah keterbatasan, kreativitas dan kemampuan kita diuji untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas melalui skema KPBU,” ujar Effendi Edo.

Effendi Edo menekankan pentingnya membangun pola pikir berbasis proyek (project mindset) dalam setiap rencana pembangunan.

Untuk itu, politisi Golkar ini menginstruksikan agar setiap proyek yang ditawarkan kepada mitra badan usaha harus memenuhi kriteria Kredibel, Layak (Feasible), dan Bankable.

“Kita tidak boleh setengah-setengah. Jika ingin menarik mitra badan usaha yang kredibel, maka proyek yang kita tawarkan harus Kredible, Feasible, dan Bankable. Ini menuntut kesiapan dokumen, kepastian regulasi, serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD,”kata Edo

Skema KPBU, menurut Wali Kota, merupakan instrumen strategis untuk membagi risiko secara proporsional dan memastikan kualitas layanan publik yang lebih berkelanjutan. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada profesionalisme persiapan dan sinergi antara eksekutif serta legislatif.

Di tempat yang sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon Agus Herdhyana menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman mendalam kepada instansi terkait yang tergabung dalam Simpul KPBU, Pokja KPBU, serta Panitia Pengadaan.

“Kegiatan ini merupakan tahap penyiapan. Karena KPBU ini melibatkan lintas sektor yang cukup luas, kami menghadirkan narasumber dari berbagai instansi pusat untuk memberikan panduan regulasi, di antaranya dari Bappenas, Kemendagri, LKPP terkait mekanisme pengadaan badan usaha, serta PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia),” ujarnya usai kegiatan tersebut.

Selain pemahaman regulasi, Balitbangda juga menjadikan Kabupaten Madiun sebagai referensi utama atau percontohan. Kabupaten Madiun dinilai sukses mengimplementasikan proyek KPBU untuk alat penerangan jalan yang telah berjalan sejak tahun 2023.

“Madiun menjadi pilot project yang didatangi banyak daerah. Kami ingin melihat fakta di lapangan, bagaimana proses itu berhasil dilaksanakan dan dampak positifnya, seperti efisiensi anggaran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.


Sebagai tindak lanjut, Bappelitbangda akan segera melakukan konsolidasi internal untuk membentuk struktur kerja yang solid, yang meliputi, Simpul KPBU: Bertugas mengorkestrasi seluruh tahapan dari penyiapan hingga pelaksanaan.

Pokja KPBU: Akan ditempatkan di Dinas Perhubungan sebagai teknis sektor terkait.
Panitia Pengadaan: Akan dipimpin oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

Melalui langkah-langkah normatif dan sesuai regulasi ini, pemerintah daerah berharap proyek strategis ini dapat segera terealisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor penerangan jalan umum.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, baik secara luring maupun daring, di antaranya,
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Plt. Direktur Utama Andre Permana, Ph.D., dan Senior Business Development Manager Gina Fizriyaningsih.

Kementerian PPN/Bappenas: Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif, Novie Andriani, SH, LLM. Kemendagri, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM. dan dari LKPP RI: Rizki Arif Sudrajat, ST, M.Ec.Dev., MA.

Selain unsur pemerintah pusat, acara ini juga dihadiri oleh pimpinan dan Ketua DPRD Kota Cirebon, Wakil Wali Kota, Pj. Sekda, serta tim teknis yang tergabung dalam Simpul dan Kelompok Kerja KPBU Kota Cirebon.

Wali Kota berharap melalui capacity building ini, seluruh pihak terkait memiliki pemahaman yang lebih dalam dan rencana tindak lanjut yang konkret untuk mewujudkan tata kota yang modern dan berkelanjutan di Kota Cirebon.