PortalNusa.ID, Sukabumi – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menilai program SMK Go Global yang diinisiasi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, sebagai kebijakan tepat sasaran dalam menjawab keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri sekaligus memanfaatkan besarnya peluang pasar kerja internasional.
Zainul menyampaikan penilaian tersebut saat menghadiri pelepasan siswa praktik kerja industri (Prakerin) sekaligus peluncuran program SMK Go Global di Edhotel Grahadi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Senin (5/1/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Andreas, Kepala SMK Ma’arif NU Al Fathonah KH Ridwan Subagja, serta jajaran pemangku kepentingan pendidikan dan ketenagakerjaan.
Menurut Zainul, selama ini Indonesia menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, sementara kebutuhan tenaga kerja di luar negeri justru sangat besar. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan optimal karena kesiapan sumber daya manusia yang belum memenuhi standar internasional.
“Satu tahun job demand di luar negeri itu bisa sampai enam juta, tapi negara kita belum bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. SDM kita untuk bisa dikirim ke luar negeri dengan standar kompetensi dan skill internasional masih sangat jauh,” ujar Zainul.
Ia menegaskan, SMK Go Global bukan sekadar program vokasi biasa, melainkan strategi nasional untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia agar memiliki nilai tambah saat memasuki pasar kerja global.
“Ini bukan hanya bicara soal SMK atau pendidikan kejuruan, tapi soal daya saing kompetensi tenaga kerja kita supaya punya nilai lebih ketika berangkat ke luar negeri,” katanya.
Melalui program tersebut, pemerintah menyiapkan skema kelas khusus di SMK yang orientasinya langsung bekerja ke luar negeri setelah lulus. Sejumlah negara telah masuk dalam skema penempatan, antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, dan Slovakia, yang saat ini mengalami krisis tenaga kerja akibat persoalan demografi.
Zainul menilai negara-negara tersebut relatif memiliki sistem perlindungan pekerja yang baik serta standar upah yang kompetitif. Ia mencontohkan, upah minimum di Slovakia bisa mencapai sekitar Rp16 juta per bulan, dengan peluang penghasilan lebih tinggi bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi khusus.
Dari sisi pelaksanaan, Zainul menyebut pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran dan pendampingan melalui berbagai skema, mulai dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), LPDP, hingga beasiswa bagi siswa dan guru, termasuk pengadaan peralatan dan pelatihan kerja.
“Skemanya sudah disiapkan, anggarannya juga sudah ada. Termasuk untuk guru, peralatan, dan latihan kerja,” ujar Zainul.
Ia juga menegaskan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan SMK Go Global berjalan optimal dan tepat sasaran. Menurutnya, target nasional pengiriman hingga 500 ribu tenaga kerja per tahun harus diiringi dengan kualitas, perlindungan, dan keberlanjutan program.
Selain berdampak pada penyerapan tenaga kerja, Zainul menilai program SMK Go Global berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan remitansi pekerja migran. “Kalau negara mau berinvestasi untuk SMK Go Global, return-nya pasti jauh lebih besar. Remitensi pekerja migran kita tinggi dan ini akan sangat membantu devisa negara,” katanya.
Di tingkat daerah, Zainul menyoroti besarnya potensi Kabupaten Sukabumi yang memiliki lebih dari 170 SMK dengan jumlah lulusan sekitar 12 ribu orang setiap tahun. Ia mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah agar program SMK Go Global dapat dimulai secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kalau dari 27 SMK yang sudah diundang saja (di Kabupaten Sukabumi) tiap sekolah bisa mengirim 50 orang per tahun, itu sudah lebih dari seribu tenaga kerja. Ini potensi besar untuk daerah jika dikolaborasikan dengan baik,” pungkas Legislator dari Dapil Sukabumi ini.
Discussion about this post