Bandung Barat — Lutfi Faudzil Adhiem, aktivis Hima Persis Jawa Barat, menyoroti kondisi memprihatinkan penyandang disabilitas dan tingginya angka stunting di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.
Temuan tersebut ia ungkap setelah melakukan pendampingan bersama mahasiswa, ombudsman dan pemerhati sosial di wilayah tersebut.
Menurut data yang dikumpulkan timnya bersama Forum Komunikasi Keluarga Disabilitas (FKKAD), terdapat 89 warga penyandang disabilitas dengan berbagai kategori, mulai dari disabilitas fisik, intelektual, sensorik, ODGJ, hingga Cerebral Palsy dan hidrosefalus.
“Pertanyaan yang paling sering kami dengar hanya satu: ke mana negara?” ujar Lutfi. Ia menyebut banyak keluarga disabilitas hidup tanpa pendampingan rutin, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan akses layanan kesehatan yang terbatas.
*Kisah Keluarga Disabilitas: Menanti Kehadiran Negara*
Lutfi menyoroti kasus Ibnu Aris, penyandang disabilitas fisik yang hidupnya hanya dalam kasur dan sepenuhnya bergantung pada keluarga.
“Hampir tidak pernah ada kunjungan dari pihak dinas. Keluarganya bertahan sendirian,” kata Lutfi.
Kasus lain muncul dari Azfar, seorang tukang cukur yang merawat anak penyandang disabilitas. Meski status BPJS aktif, biaya transportasi untuk berobat tetap menjadi beban besar.
“Inilah yang dimaksud anomali. Mereka ada di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan, tapi hidup jauh dari akses layanan,” tegasnya.
*Stunting Tinggi, Sanitasi Buruk, dan Akar Kemiskinan*
Selain isu disabilitas, Cihampelas juga menghadapi masalah kesehatan serius. Desa Mekarjaya tercatat memiliki 487 anak pendek dan sangat pendek, angka yang dikategorikan sangat tinggi untuk ukuran desa.
Temuan lapangan memperlihatkan sanitasi rumah warga yang buruk: ventilasi minim, bau menyengat, hingga potensi paparan kuman yang memicu diare dan kecacingan.
“Sanitasi dan gizi adalah fondasi kesehatan, dan semua itu berhubungan langsung dengan kemiskinan,” jelas Lutfi.
*Kritik pada Kebijakan dan Kepemimpinan Lokal*
Lutfi menyayangkan minimnya intervensi pemerintah, dinas Sosial, dinkes, DP3AP2KB, Kecamatan, hingga puskesmas, meski Cihampelas dikenal sebagai kampung asal sejumlah tokoh politik daerah. Menurutnya, situasi ini bertentangan dengan amanat UU Penyandang Disabilitas serta regulasi provinsi maupun kabupaten yang menjamin pemenuhan hak-hak kelompok rentan.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya saat seremonial, tetapi dalam kehidupan sehari-hari warga. Ini bukan soal belas kasihan, tetapi soal keadilan,” tuturnya.
Dorongan Audiensi dan Rekomendasi Kebijakan
Sebagai tindak lanjut, Lutfi dan Hima Persis Jawa Barat mendorong adanya rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Bandung Barat untuk membahas pemutakhiran data, pendampingan sosial, peningkatan layanan kesehatan dasar, dan pembangunan sanitasi layak di desa.
Ia menegaskan bahwa isu disabilitas bukan hanya persoalan bantuan, tetapi tentang memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan hidup yang setara.
“Cihampelas adalah cermin kecil dari masalah yang lebih besar. Jika desa ini bisa diperbaiki, itu bisa menjadi model penanganan inklusi sosial bagi wilayah lain,” ujar Lutfi.
Cihampelas: Pintu Masuk untuk Membaca Bandung Barat
Menurutnya, data yang ditemukan bukan hanya mencerminkan kondisi satu desa, melainkan gambaran awal masalah struktural yang mencakup seluruh wilayah Bandung Barat.
Lutfi menegaskan bahwa Cihampelas hanya sampel awal. Ia menduga angka penyandang disabilitas dan stunting di kecamatan lain berpotensi memiliki pola serupa karena tidak adanya pemutakhiran data komprehensif dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
“Cihampelas itu hanya data permukaan. Kalau kita gali Gunung Halu, Cipatat, Batujajar, Sindangkerta, mungkin kita akan menemukan kondisi yang sama atau bahkan lebih parah. Ini bukan isu desa — ini isu Bandung Barat,” pungkasnya.
Discussion about this post