PUNCAKBOGOR | Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Azet Basuni, dengan tegas mengecam pernyataan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova, yang menyatakan bahwa usulan pelebaran jalan alternatif di Kecamatan Megamendung tidak menjadi prioritas.
Menurut Azet, pernyataan tersebut sangat disesalkan, terutama karena disampaikan oleh seorang anggota DPRD yang tidak berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Selatan.
“Pernyataan Pak Ferry menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah selatan. Notabene bukan Dapil beliau. Padahal, Kecamatan Megamendung memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Sudah seharusnya, urusan wilayah selatan diserahkan kepada anggota DPRD yang memang berasal dari Dapil Selatan dan lebih memahami kebutuhan daerah ini,” tegas Azet Basuni.
Azet melanjutkan, pelebaran jalan di Kecamatan Megamendung bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perekonomian wilayah selatan.
“Jalan di Megamendung sudah sangat sempit dan arus lalu lintas sering kali macet. Hal ini bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tapi juga merugikan sektor pariwisata dan ekonomi. Dengan kondisi seperti ini, sangat mengejutkan jika ada pejabat yang mengatakan ini bukan prioritas,” tambahnya.
Pernyataan Ferry yang menekankan bahwa pembebasan lahan akan membebani APBD juga mendapat kecaman keras dari AMBS.
“Sebagai wakil rakyat, beliau seharusnya memahami bahwa investasi infrastruktur adalah kunci peningkatan ekonomi masyarakat. Argumen tentang beban APBD justru mengabaikan potensi peningkatan pendapatan daerah jika akses transportasi diperbaiki,” kata Azet.
Azet juga menyayangkan klaim Ferry yang menyebut infrastruktur jalan di wilayah selatan sudah relatif baik. Menurutnya, hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman akan situasi nyata di lapangan.
“Jalan di Kecamatan Megamendung, terutama jalur alternatif seperti Bendungan – Sukabirus dan Gadog – Cikopo, sudah sangat membutuhkan pelebaran. Ini bukan masalah kecil, ini kebutuhan vital masyarakat. Jangan sampai pernyataan pejabat yang tidak memahami kebutuhan daerah membuat proyek-proyek penting seperti ini terhambat,” pungkasnya.
AMBS menuntut pengawalan proyek infrastruktur di Wilayah Selatan lebih lanjut, AMBS menegaskan bahwa proyek pelebaran jalan alternatif di Kecamatan Megamendung harus tetap dikawal oleh anggota DPRD yang berasal dari wilayah selatan.
“Kami menuntut agar perwakilan dari wilayah selatan benar-benar mengawal dan memastikan proyek ini terlaksana. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bogor Selatan,” ungkap Azet.
Azet menutup pernyataannya dengan mengimbau kepada seluruh anggota DPRD dari luar Dapil Selatan untuk tidak mencampuri urusan pembangunan di wilayah yang bukan merupakan tanggung jawab mereka.
“Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan permasalahan masing-masing. Biarkan kami di selatan menyelesaikan urusan kami dengan wakil rakyat yang paham betul apa yang kami butuhkan. Jangan sampai urusan penting seperti ini diabaikan hanya karena pandangan yang tidak berdasar,” tutupnya.
Discussion about this post