PortalNusa.ID, Sukabumi – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan maupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, setiap kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ayep Zaki saat mengikuti Sosialisasi Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat (SADA Jabar) secara daring bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Senin (2/11/2026).
Menurut Ayep, pemerintah harus memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Orientasi pembangunan tidak boleh berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi harus berujung pada penyelesaian persoalan yang dihadapi warga.
“Tujuan utama pemerintah adalah membangun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, memberdayakan masyarakat agar semakin mandiri, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan. Saya akan melaksanakan SADA Jabar secara serius agar berbagai program pembangunan di Kota Sukabumi lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ayep Zaki.
Ia menilai, implementasi SADA Jabar menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kualitas perencanaan sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah didorong memiliki kemampuan lebih baik dalam mengidentifikasi persoalan, menentukan skala prioritas, hingga memantau efektivitas program yang telah dilaksanakan.
Sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian dalam implementasi SADA Jabar di Kota Sukabumi. Di antaranya anak tidak sekolah (ATS), pengangguran, rumah tidak layak huni (Rutilahu), stunting, kemiskinan, hingga pengendalian inflasi.
Persoalan tersebut membutuhkan penanganan lintas sektor. Karena itu, diperlukan kesamaan arah kebijakan dan koordinasi ant perangkat daerah agar intervensi pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ayep juga mendorong keterlibatan seluruh perangkat daerah, camat, hingga lurah dalam pelaksanaan sistem tersebut. Unsur pemerintahan di tingkat kewilayahan dinilai memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat.
Dengan keterlibatan seluruh unsur tersebut, pemerintah diharapkan mampu mempercepat identifikasi persoalan sekaligus memastikan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, implementasi SADA Jabar bukan sekadar penerapan sistem baru, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada berapa banyak program yang selesai dilaksanakan, melainkan seberapa besar manfaat dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

































Discussion about this post