Pemkot–BI Fokus Kendalikan Inflasi dan Percepatan ETPD

Portalnusa.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi makro dan mempercepat transformasi digital di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor yang berfokus pada dua pilar utama, yaitu pengendalian inflasi daerah dan percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Sinergi ini dipertegas dalam pertemuan koordinasi yang dihadiri oleh jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, menegaskan bahwa tantangan ekonomi global dan domestik menuntut respons kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Pengendalian inflasi, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan para pelaku usaha.

​”Inflasi yang terkendali adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Cirebon berkomitmen penuh memperkuat pasokan komoditas pokok, memastikan kelancaran distribusi, dan rutin menggelar operasi pasar murah di titik-titik strategis,” ujar Iing Daiman, Selasa (19/5/2026).

Iing juga menambahkan bahwa pengendalian inflasi saat ini harus diintegrasikan dengan teknologi informasi agar pemantauan harga pangan di pasar-pasar tradisional dapat dilakukan secara real-time, sehingga intervensi kebijakan bisa diambil lebih cepat.

Di sisi lain, digitalisasi transaksi daerah dinilai menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menyatakan bahwa BI siap mengawal penuh proses integrasi ekosistem digital di Kota Cirebon.

Wihujeng menjelaskan bahwa digitalisasi melalui ETPD, seperti optimalisasi penggunaan QRIS, internet banking, dan local government transaction (LGT), terbukti mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran.​”Kami mengapresiasi komitmen Pemkot Cirebon. Transformasi dari transaksi tunai ke digital (non-tunai) tidak hanya meningkatkan efisiensi belanja dan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan kemudahan, kenyamanan, dan rasa aman bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi,” jelas Wihujeng Ayu Rengganis.

Untuk memastikan program ini berjalan efektif di lapangan, TPID dan TP2DD Kota Cirebon telah menyepakati beberapa peta jalan (roadmap) strategis, antara lain, Keterjangkauan Harga Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) berkala dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk pemenuhan pasokan.

Digitalisasi Retribusi & Pajak Perluasan kanal pembayaran digital (QRIS & Virtual Account) di pasar tradisional, parkir, dan destinasi wisata. Dan Edukasi & Literasi Digital Sosialisasi masif kepada pelaku UMKM dan masyarakat mengenai keamanan serta kemudahan bertransaksi non-tunai.

Melalui penguatan fondasi sinergi antara Pemkot Cirebon di bawah arahan Sekda Iing Daiman dan BI Cirebon di bawah kepemimpinan Wihujeng Ayu Rengganis, Kota Cirebon optimistis dapat membangun ketahanan ekonomi yang kokoh di tengah ketidakpastian global, sekaligus menjadi pelopor digitalisasi daerah di Jawa Barat.