Portalnusa.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memperluas edukasi dan literasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Cirebon.
Upaya ini merupakan respons terhadap fenomena pemanfaatan layanan keuangan digital serta pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak di kalangan pegawai pemerintahan.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengungkapkan bahwa momentum edukasi keuangan sebelumnya telah dilaksanakan, namun cakupannya masih perlu ditingkatkan agar menjangkau seluruh ASN yang jumlahnya mencapai lebih dari 7.000 orang.
”Target edukasi literasi keuangan di tahun 2025 itu momentumnya adalah pas Hari Jadi Kota Cirebon. [Kala itu diikuti] 1.000 orang dari seluruh perwakilan dari dinas. Ya alhamdulillah memang diikuti dan cukup khidmat, ya. Cuma memang belum menyentuh keseluruhan ASN yang mana jumlahnya infonya 7.000 lebih,” ujar Agus Muntholib saat ditemui di Kantornya, Selasa (7/7/2026).
Guna merespons kebutuhan edukasi dalam skala besar, OJK Cirebon merencanakan koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon. Mengingat tantangan logistik untuk mengumpulkan ribuan ASN secara bersamaan, OJK akan memanfaatkan teknologi digital serta metode pembagian kelompok. ”Saya itu ada janji mau ketemu segera dengan Pak Budi selaku Kepala BKPSDM Kota Cirebon untuk membahas ini. Tindak lanjut pertama, tahun lalu baru [menjangkau skala] 1.000, mau kita scale up jumlah kapasitas menjadi berapa. Kita akan menggunakan aplikasi digital Zoom Meeting, virtual Zoom Meeting, atau nanti dibuat semacam termin, batch. Batch 1 berapa orang, batch 2 berapa orang, batch 3 berapa orang,” jelas Agus mengenai rencana mekanisme sosialisasi.Di tengah maraknya fenomena ASN yang memanfaatkan fasilitas pinjaman, OJK menggarisbawahi bahwa pinjaman untuk kebutuhan konsumtif jangka panjang seperti kepemilikan rumah (KPR) pada dasarnya tidak menjadi masalah sepanjang terukur. Namun, yang menjadi perhatian serius adalah keterlibatan dalam pinjaman online (pinjol) ilegal.
Agus mengingatkan bahwa lembaga pinjaman yang berizin resmi di bawah OJK memiliki rambu-rambu ketat serta aspek perlindungan konsumen yang jelas. Selain itu, beliau menekankan bahwa edukasi ini ditujukan untuk perlindungan, bukan sebagai ruang pelepasan tanggung jawab bagi debitur yang enggan menyelesaikan kewajibannya.
”Bukan bermaksud untuk melindungi para nasabah yang memang tidak mau membayar, karena itu kan merugikan si lembaga jasa keuangan. Kalau komitmennya dulu berhutang, ya harus membayar,” tegasnya.Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi, OJK Cirebon mengimbau masyarakat, khususnya ASN, untuk lebih cermat dalam membedakan antara kebutuhan esensial dan keinginan konsumtif demi menghindari perilaku hidup berlebihan (gaya hidup konsumtif). Beliau mencontohkan bagaimana pengeluaran harian seperti makan dapat ditekan jika dikelola berdasarkan kebutuhan, bukan gengsi.
Selain manajemen pengeluaran, budaya menabung untuk jangka panjang juga menjadi poin krusial yang perlu dihidupkan kembali, baik untuk keperluan pendidikan anak, ibadah, maupun jaminan masa depan.
”Budaya menabung dalam konteks jangka panjang untuk kebutuhan yang lain, misalnya mau sekolah lagi, menyekolahkan anaknya, atau umroh misalnya, budaya menabung itu yang sekarang cenderung berkurang. Dari konteks enggak punya uang, sepanjang dia punya penghasilan dan dia bisa memitigasi atau membedakan mana kebutuhan dan keinginan, seharusnya ada yang disisakan untuk ditabung terlebih dahulu,” pungkas Agus Muntholib.Diberitakan sebelumnya, masalah kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon tengah menjadi sorotan serius.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, mengungkapkan adanya tren peningkatan jumlah ASN yang mangkir kerja tanpa keterangan lebih dari 10 hari, dalam beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan hasil evaluasi BKPSDM, akar utama dari banyaknya ASN yang bolos kerja adalah masalah pengelolaan keuangan. Banyak pegawai yang memiliki potongan pinjaman terlalu besar, sehingga sisa gaji yang dibawa pulang tidak lagi cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat mereka malas berkantor, bahkan sengaja menghindari lingkungan kerja.
Discussion about this post