100 Hari Pertama: Evaluasi dan Langkah Awal
Seratus hari pertama telah dilalui. Sejumlah lembaga survei dan media menilai kinerja kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dengan nilai rata-rata cukup baik, di atas 50 persen. Kompas melalui Litbangnya mencatat bahwa 80,9 persen rakyat merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Sejumlah gebrakan dilakukan sejak awal masa jabatan, mulai dari retret bagi menteri dan kepala lembaga terpilih—sebuah langkah yang tidak lazim dibandingkan pemerintahan sebelumnya—hingga penyelamatan Sritex dari ancaman pailit. Pada Desember lalu, pemerintah juga melakukan efisiensi 50 persen dari sisa anggaran perjalanan dinas di kementerian/lembaga.
Sebelum Prabowo dilantik, postur APBN tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun telah disahkan DPR pada September 2024. Tentu, isi APBN tersebut masih memuat program-program kelanjutan dari kebijakan presiden sebelumnya. Alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga sebesar Rp1.601,1 triliun semula diperuntukkan bagi 34 kementerian/lembaga, namun kini perlu dilakukan pemetaan ulang karena jumlah K/L bertambah menjadi 48.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tantangan dan Realisasi
Salah satu program unggulan Prabowo—Makan Bergizi Gratis (MBG)—memerlukan anggaran besar. Anggaran per siswa yang semula diusulkan sebesar Rp15.000, kemudian turun menjadi Rp12.000 dan Rp10.000, tetap saja memerlukan tambahan dana besar untuk menjangkau 82,9 juta anak. Hingga saat ini, baru 750 ribu anak atau 0,8 persen yang menerima manfaat, menurut data dari Tempo.
Presiden Prabowo tampak memahami tantangan ini. Rapat kabinet digelar berulang kali untuk merumuskan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian/lembaga. Presiden menilai program dan kegiatan pemerintah di tahun-tahun sebelumnya hanya sekadar menggugurkan kewajiban: asal jalan, asal terserap. Karena itu, evaluasi menyeluruh hingga tingkat komponen belanja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sangat diperlukan. Prabowo menginginkan seluruh program kementerian/lembaga mengarah pada swasembada pangan dan energi, sesuai dengan Asta Cita.
Gebrakan Efisiensi Anggaran: Tak Ada Lagi Makan Tinta dan Minum Kertas
Langkah selanjutnya adalah diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Bila sebelumnya pemangkasan anggaran pada Desember 2024 hanya menyasar perjalanan dinas, kini efisiensi diberlakukan menyeluruh: belanja honorarium, jasa, kegiatan seremonial, hingga alat tulis kantor dan perlengkapan komputer dipangkas hingga 90 persen.
Langkah ini cukup menggebrak dan menggugah pengelola anggaran negara di kementerian dan lembaga. Pemerintah berharap, efisiensi ini dapat memetakan program-program yang lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh rakyat secara langsung.
Dalam butir kedua Asta Cita, selain fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan melalui modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) serta kesejahteraan prajurit, pemerintah juga berkomitmen mencapai kemandirian di bidang pangan, energi, dan air demi ketahanan nasional yang komprehensif.
Belajar dari Sejarah: Revolusi Hijau dan Swasembada Pangan
Indonesia pernah memiliki program Revolusi Hijau yang mengoptimalkan teknologi di sektor pertanian hingga produksi beras meningkat. Di era digital saat ini, integrasi teknologi dan pertanian seharusnya lebih mudah dilakukan.
Soeharto pernah menggagas program Bimas (Bimbingan Massal) sejak 1968, dengan pendekatan Panca Tani: penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, irigasi, serta perbaikan teknik bercocok tanam. Selain itu, juga ada program Intensifikasi Massal (Inmas) dan Intensifikasi Khusus (Insus). Hasilnya, swasembada pangan tercapai pada 1984 dan pada 1985 Indonesia mengekspor 1,5 juta ton beras. Perjalanan menuju swasembada ini memakan waktu 16 tahun dan masuk dalam Repelita I hingga V.
Strategi komprehensif dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk mewujudkan Asta Cita tersebut harus didukung semua pihak. Hulu dari sistem pangan adalah pertanian, dan hilirnya adalah ketersediaan pangan yang tidak bergantung pada impor. Pangan tersebut kemudian diolah menjadi makanan bergizi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kebijakan Jangan Membingungkan, Perkuat UMKM dan Infrastruktur Anggaran
Para menteri sebagai pembantu presiden diharapkan tidak lagi membuat blunder kebijakan, seperti kasus terbaru yang membatasi penjualan gas subsidi hanya di agen, tidak di pengecer. Padahal, distribusi yang adil dari agen ke pengecer justru membantu pergerakan UMKM. Akses mudah terhadap gas memasak sangat vital bagi pengusaha kuliner skala kecil.
Eksekusi Program Didukung SDM dan Infrastruktur Anggaran
Kembali pada konteks pengelolaan anggaran, langkah efisiensi dan realokasi belanja negara yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum terasa dampaknya. Per Maret 2025, dari total rencana anggaran MBG sebesar Rp171 triliun, baru terserap Rp710 miliar atau 0,42 persen. Untuk menggerakkan ekonomi, seperti dikatakan Sri Mulyani, MBG dapat menyumbang 0,7 persen PDB nasional dan mendongkrak sektor UMKM (Kompas, 11 Februari 2025). Karena itu, eksekusi program ini mendesak dilakukan.
Penerapan aplikasi terintegrasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)—yang menggantikan SAS—diharapkan terhubung dengan sistem pengadaan barang (e-Katalog, Purchasing, Coretax, dan aplikasi lainnya), termasuk proses audit agar lebih transparan dan akuntabel. Namun, kompleksitas sistem ini membutuhkan dukungan SDM yang cakap dan infrastruktur digital yang kuat. Masalah seperti server lambat, crash, dan bug harus segera diatasi agar tidak menghambat proses kerja.
Dengan eksekusi anggaran yang cepat dan tepat, terutama di Badan Gizi Nasional, setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, serta membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Discussion about this post