BPJS Ratusan Warga Jagasatru Nonaktif, Imam Yahya Desak Pemutakhiran Data DTKS

Portalnusa.id – Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Yahya, menyoroti persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dialami oleh ratusan warga di Kelurahan Jagasatru.

Hal ini terungkap saat dirinya menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi warga di RW 04 Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Senin (16/3/2026).

Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat lebih dari 300 warga di wilayah tersebut yang mengeluhkan kartu BPJS mereka tiba-tiba tidak aktif. Setelah ditelusuri, masalah utama terletak pada perubahan status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Imam menjelaskan bahwa banyak warga yang sebelumnya berada di kategori desil rendah (1-4), kini statusnya naik ke desil tinggi (6-10).

Hal ini secara otomatis menyebabkan bantuan iuran BPJS mereka terhenti.

“Faktanya di lapangan, kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih atau berubah signifikan, namun status desilnya naik. Karena data DTKS ini adalah data tunggal, jika di sana sudah tidak masuk kategori, maka bantuan sosial lainnya pun akan sulit didapat,” ujar Imam.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Imam Yahya mendorong seluruh pengurus kampung, mulai dari tingkat RW hingga tokoh masyarakat, untuk lebih proaktif dalam memperbarui data melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang diadakan setiap bulan.

Beberapa poin penting yang ditekankan oleh Imam meliputi:
Pembaruan Data Rutin: Meminta kelurahan dan pengurus setempat untuk meng-update data DTKS setiap bulan agar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Keadilan Sosial: Menekankan pentingnya verifikasi yang jujur. Warga yang sudah mampu harus dikeluarkan dari daftar, sementara warga yang benar-benar membutuhkan wajib dimasukkan.

Kolaborasi Pengurus: Menginstruksikan kader partai dan pengurus kampung untuk mendampingi warga dalam proses pemutakhiran data tersebut.

Imam menegaskan bahwa pemutakhiran data adalah kunci agar bantuan pemerintah, baik kesehatan maupun bantuan sosial lainnya, dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.