Portalnusa.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 serta penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Griya Sawala DPRD Kota Cirebon mulai pukul 14.00 WIB tersebut juga mengagendakan penyampaian Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, SE, menjelaskan bahwa penetapan Propemperda 2027 merupakan langkah krusial yang wajib diselesaikan sebelum penetapan Perda APBD, sesuai amanat Perda Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020. Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama Bagian Hukum Setda Kota Cirebon telah merampungkan pembahasan draf Propemperda tersebut.
“Penyusunan dan penetapan Propemperda ini dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda APBD agar perencanaan produk hukum daerah berjalan selaras dengan penganggaran,” ujar Andrie Sulistio dalam pengantar rapat paripurna tersebut.
Terkait Raperda pencabutan aturan mengenai PTT, Andrie menegaskan bahwa regulasi lama sudah tidak relevan dengan aturan kepegawaian nasional yang berlaku saat ini.
“Perda Nomor 4 Tahun 2005 perlu dicabut untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus mencegah terjadinya dualisme pengaturan status dan kedudukan kepegawaian di lingkungan Pemkot Cirebon,” jelasnya.
Dalam rangkaian paripurna tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.AP., M.Si., menyampaikan penjelasan resmi mengenai dua Raperda yang diajukan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari delapan fraksi di DPRD Kota Cirebon—mulai dari Fraksi Partai Golkar, NasDem, Gerindra, PKS Nurani, PDI Perjuangan, Demokrat Pembangunan, PAN, hingga PKB—yang langsung mendapat tanggapan dan jawaban dari Wali Kota Cirebon.
Selain menyetujui Propemperda 2027, DPRD Kota Cirebon juga membacakan keputusan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda pencabutan aturan PTT tersebut.
Menutup jalannya rapat paripurna, Andrie Sulistio menginstruksikan jajaran legislatif dan eksekutif agar segera tancap gas melakukan pembahasan anggaran.
“Kami meminta kepada Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan pembahasan Raperda APBD 2027 secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemkot Cirebon pada rapat paripurna tersebut menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.A.P., M.Si., dalam pidatonya menegaskan bahwa forum tersebut memiliki arti yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Cirebon.
”Forum ini, bagi kami, memiliki arti yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Cirebon, karena pada kesempatan ini Pemerintah Kota Cirebon menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, serta Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.
Dalam pengantar Nota Keuangan APBD 2027, struktur anggaran dirancang secara berimbang antara Pendapatan dan Belanja yang masing-masing ditetapkan sebesar Rp1.486.537.476.750,00, sehingga tidak terdapat surplus ataupun defisit anggaran (Rp0,00). Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp733.700.303.311,00 serta Pendapatan Transfer sebesar Rp752.837.173.439,00. Sementara itu, struktur belanja dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp1.444.087.517.821,00, Belanja Modal Rp40.949.958.929,00, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.500.000.000,00.
Selain masalah fiskal, Pemkot Cirebon juga mengusulkan pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang PTT. Menurut Effendi Edo, langkah ini dilakukan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara agar regulasi di daerah tidak lagi tumpang tindih.
”Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 yang selama ini menjadi landasan pengaturan Pegawai Tidak Tetap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem manajemen kepegawaian nasional. Oleh sebab itu, penyesuaian regulasi mutlak diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, serta menghindari terjadinya dualisme maupun tumpang tindih pengaturan mengenai status dan kedudukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon,” tegas Effendi Edo.
Meski perda tersebut dicabut, Effendi Edo memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menghilangkan hak-hak kepegawaian yang telah timbul. Penyelesaian hak dan kewajiban pegawai akan tetap dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
































Discussion about this post