Portalnusa.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon bergerak cepat menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini memfokuskan perhatian pada penataan ulang tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) strategis, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang naik menjadi Tipe B, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang bertransformasi nomenklaturnya menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Pemuda Olahraga (Disbudparekraf), serta penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Tipe A berdasarkan ketentuan perundang-undangan terbaru.
Ketua Pansus pembahasan Raperda SOTK DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya, menegaskan bahwa proses pembahasan regulasi ini berjalan efisien tanpa hambatan berarti. Menurutnya, karena materi perubahan hanya menyasar pasal-pasal tertentu yang disesuaikan dengan regulasi vertikal yang lebih tinggi, pihaknya optimistis tahapan regulatif ini segera tuntas menuju tahap finalisasi.
“Pembahasan hanya beberapa pasal, jadi setelah ini tinggal finalisasi,” ujar Imam Yahya saat ditemui usai rapat intensif bersama Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Mendorong Optimalisasi Pelayanan Publik dan Sektor Kreatif
Langkah revisi Perda SOTK ini dinilai mendesak untuk merespons dinamika regulasi pusat, sekaligus mengoptimalkan kinerja pelayanan aparatur serta mendongkrak potensi ekonomi kreatif lokal. Dengan naiknya tipologi BKPSDM ke Tipe B serta perluasan nomenklatur Disbudpar menjadi Disbudparekraf, Pemkot Cirebon diharapkan memiliki keleluasaan struktural yang lebih kuat dalam mengelola SDM profesional serta menggarap potensi pariwisata berbasis kebudayaan dan ekonomi kreatif secara terintegrasi.
Pansus berkomitmen untuk mengawal proses harmonisasi ini secara cermat agar aturan yang disahkan benar-benar memberikan dampak positif dan fungsional bagi tata kelola pemerintahan di Kota Cirebon.
.
































Discussion about this post