Portalnusaid – Beberapa waktu yang lalu Pemkab Fakfak mendatangi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) guna penyelesaian titik ordinat Bandara Siboru.
Akhir Agustus 2022, KPPIP mendatangi Fakfak guna melakukan peninjauan. Usai melakukan peninjauan, KPPIP pada Jum’at (23/9/2022) menggelar rapat bersama Pemkab Fakfak guna membahas Hasil Survey Bersama Bandar Udara Siboru dan pengambilan keputusan sebagai upaya penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Bandar Udara Siboru Fakfak.
Saat memimpin rapat Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan progres pembangunan sisi udara Bandara Siboru Fakfak telah mencapai 83,86 persen per minggu ketiga Agustus.Sedangkan pembangunan sisi darat seperti pembangunan terminal telah mencapai 54,21 persen.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Torea Agung Tri Laksana, Bandara Torea sebagai bandara eksisting di Fakfak sudah tidak dapat dikembangkan lagi. Ini karena lokasi bandara ini berada di atas bukit dengan di kedua sisi ujung runway jurang dan di samping runway bukit dan jurang serta keterbatasan lahan untuk peningkatan kapasitas pelayanan pengoperasian pesawat yang lebih maksimal. Dengan panjang runway 1200 x 30 meter, membatasi pergerakan pesawat yang hanya bisa digunakan landing oleh pesawat ATR 72 dan sejenisnya.
“Kapasitas Bandara Torea masih sangat terbatas dan sering terjadi pembatalan jadwal penerbangan akibat keterbatasan runway terutama pada saat cuaca ekstrem atau hujan,” tukas Agung Tri Laksana.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Tim Joint Survey Pembangunan Bandara Siboru yang terdiri dari Project Management Office (PMO) Sektor Jalan Tol, Transportasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air (ISDA) KPPIP, Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi Papua Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Fakfak mengatakan, pembangunan Bandara Siboru Fakfak direncanakan menggunakan lahan seluas 208 Ha dari 206 Ha yang sudah dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah.
“Tim Survey telah melakukan pemeriksaan terhadap titik-titik koordinat dan tata batas lahan bandara dan melihat perkembangan pembangunan Bandara Siboru Fakfak. Antusiasme masyarakat Fakfak yang mengharapkan bandara ini segera beroperasi memacu kami untuk segera melakukan penyelesaian pengadaan lahan dan mendorong terselesaikannya pembangunan Bandar Udara Siboru ini,” ungkap PMO Sektor Jalan Tol, Transportasi dan ISDA KPPIP Djoko Wibowo.
Dalam acara tersebut dibahas pula mengenai permasalahan lahan dan cara penyelesaiannya.
Ditemui usai acara yang digelar di ruang rapat KPPIP, Pasar Baru, Jakarta, Robi Hindom,Asisten Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekda Fakfak mengatakan bahwa ada 3 hal yang menjadi topik pembahasan yang pertama mengenai penetapan Panlok, percepatan penyelesaian terhadap sisa lahan yang telah disepakati. Dan ketiga mengenai kayu lahan yang ditebang.” Di sana ada tukar guling lahan,tidak mungkin pemerintah bayar pemerintah. Maka ada aturan yang harus kami kaji sehingga permasalahan bisa diselesaikan,” jelasnya.
Robi juga mengatakan bahwa Pemkab Fakfak juga telah menyiapkan surat rekomendasi dari Bupati mengenai penetapan lokasi atau yang disebut Panlok. Dan juga surat Pemda kepada kementerian berkaitan dengan pengembangan ke depan bandara dan juga sisi kenyamanan.” Surat ini kami akan ajukan ke provinsi Papua Barat. Kami yakin satu Minggu masalah ini sudah bisa selesai,” jelas Robi.
Robi juga menyambut baik digelarnya acara ini karena mendapat masukan mengenai apa saja yang harus pemerintah daerah lakukan dalam penyelesaian bandara Siboru ini.#
Discussion about this post