PortalNusa.ID, Sukabumi – DPRD Kabupaten Sukabumi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sukabumi.
Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, Senin (16/11/2026).
Persetujuan Raperda Desa dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, rancangan tersebut telah melalui pembahasan Komisi I dan memperoleh fasilitasi dari Gubernur Jawa Barat.
Juru Bicara Komisi I, Iwan Ridwan, menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Desa dalam rapat tersebut.
Regulasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaannya.
Dalam proses legislasi, DPRD bersama pemerintah daerah membahas rancangan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan bersama kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Bupati dan pimpinan DPRD.
Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali memimpin rapat yang menjadi forum pengambilan keputusan bersama tersebut.
Persetujuan legislatif merupakan tahapan penting sebelum raperda memasuki proses berikutnya. Setelah disepakati, dokumen diserahkan kepada Bupati Sukabumi untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat guna memperoleh nomor register.
Dengan demikian, Raperda Desa belum langsung berlaku sebagai perda pada saat persetujuan paripurna, melainkan masih harus menuntaskan tahapan administrasi dan registrasi sesuai ketentuan.
Pembahasan regulasi desa menjadi salah satu agenda legislasi yang masuk dalam keputusan DPRD pada rapat paripurna tersebut, bersama perubahan susunan perangkat daerah dan penetapan Propemperda 2027.
































Discussion about this post