PortalNusa.ID, Sukabumi – DPRD Kabupaten Sukabumi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 yang memuat sembilan rancangan peraturan daerah (raperda). Penetapan tersebut menjadi pijakan legislatif dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembentukan regulasi daerah tahun depan.
Keputusan itu disepakati dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, Senin (16/11/2026).
Propemperda 2027 terdiri dari lima raperda prakarsa DPRD dan empat raperda usulan Pemerintah Daerah. Delapan di antaranya berstatus raperda baru, sedangkan satu lainnya merupakan perubahan regulasi yang sudah berlaku.
Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Budi Azhar memimpin proses pengambilan keputusan yang menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah kabupaten.
Lima raperda prakarsa DPRD meliputi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tata kelola dan penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD), pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.
Sementara itu, pemerintah daerah mengusulkan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, APBD 2028, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Komposisi tersebut menunjukkan sejumlah sektor yang masuk dalam agenda pembentukan regulasi, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, ketenagakerjaan, hingga penguatan ekonomi daerah.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bayu Permana menyampaikan, sembilan raperda tersebut dijadwalkan masuk pembahasan sepanjang 2027.
Sebanyak empat raperda ditargetkan disampaikan pada triwulan II, empat pada triwulan III, dan satu pada triwulan IV.
Penetapan Propemperda dilakukan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026. Sebelumnya, Bapemperda bersama pimpinan komisi dan pemerintah daerah telah menyepakati daftar prioritas pada 13 November 2026.
Bagi DPRD, Propemperda menjadi instrumen perencanaan agar pembentukan regulasi berjalan terarah dan mempertimbangkan kebutuhan daerah.
Dengan ditetapkannya agenda legislasi tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi memiliki daftar prioritas yang akan menjadi acuan pembahasan regulasi bersama pemerintah daerah pada tahun mendatang.
































Discussion about this post