Oleh: Udex Mundzir

Ketika kekuatan ekonomi besar menekan negara-negara kecil, Asia Tenggara butuh kepemimpinan—dan Indonesia seharusnya berdiri paling depan.

Peluang itu ada di depan mata. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memainkan kartu proteksionisnya dengan mengenakan tarif tinggi terhadap lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia. Barang-barang ekspor RI dikenai tarif 32%, membuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang AS langsung terguncang.

Namun, dalam menghadapi tantangan ini, justru ketidaktegasan pemerintah terlihat jelas. Bukannya mengonsolidasikan kekuatan kawasan melalui ASEAN, Indonesia lebih memilih jalur kompromi bilateral yang tak menjamin hasil adil.

Pemerintah menyatakan memilih negosiasi, bukan pembalasan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia akan “merevitalisasi” kerja sama dagang dengan AS melalui Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), dan mulai menawarkan pembelian minyak mentah dari AS untuk menurunkan tensi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ketergantungan Indonesia terhadap AS tak besar. Tapi argumen ini justru mengaburkan kenyataan bahwa Indonesia mencatatkan surplus perdagangan USD 14,34 miliar dengan AS pada 2024, sebagian besar dari produk padat karya seperti alas kaki, pakaian, dan elektronik.

Dengan dampak sebesar itu, Indonesia seharusnya tidak hanya memikirkan cara menyelamatkan kepentingan nasional semata. ASEAN—sebagai blok regional yang paling terdampak oleh tarif Trump—perlu suara kuat, dan Indonesia adalah satu-satunya negara yang layak memimpin sikap bersama.

Negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja juga masuk daftar target tarif. Tapi sejauh ini, belum ada koordinasi regional yang tegas dan terang. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar dan pusat diplomasi kawasan, justru belum mengambil inisiatif nyata.

Dalam sejarahnya, Indonesia selalu menjadi jangkar ASEAN. Dari krisis keuangan 1997 hingga sengketa Laut Cina Selatan, peran aktif Indonesia terbukti menjaga stabilitas kawasan. Tapi dalam isu tarif global ini, Indonesia justru tampil pasif dan terlalu lunak terhadap Washington.

Pengamat ekonomi Syafruddin Karimi menyebut bahwa tanpa Duta Besar aktif di AS sejak 2023, Indonesia sudah kehilangan satu saluran penting dalam diplomasi perdagangan. Negara lain seperti Vietnam telah lebih dulu membuka dialog langsung ke Gedung Putih—meski akhirnya ditolak.

Hal itu justru jadi pelajaran: AS tidak mudah diajak berunding satu lawan satu. Maka kekuatan kolektif ASEAN menjadi opsi paling rasional. Trump bisa menolak satu negara, tapi akan berpikir dua kali jika 10 negara menyuarakan keberatan yang sama.

Sayangnya, Indonesia belum mengambil posisi sebagai juru bicara kawasan. Alih-alih memperkuat kerja sama intra-ASEAN, pemerintah justru sibuk menyusun proposal untuk memberi kemudahan tambahan kepada AS. Ini bukan tawar-menawar, ini menyerahkan posisi.

Pemerintah juga mulai melepas sejumlah regulasi domestik seperti TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) untuk sektor teknologi. Ditambah dengan rencana relaksasi bea masuk dan PPN impor untuk produk AS, kita justru membuka pintu lebih lebar tanpa imbal balik jelas.

Yang lebih mengkhawatirkan, pasar merespons negatif langkah-langkah ini. IHSG anjlok 9% setelah pengumuman tarif AS. Rupiah juga ikut melemah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pasar tidak percaya pada kemampuan pemerintah mengelola tekanan eksternal secara strategis.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa krisis ini adalah “peluang untuk menjadi lebih ramping dan efisien.” Namun pidato normatif tak cukup. Dunia sedang menyaksikan siapa yang bersikap, dan siapa yang hanya berbicara.

Jika Indonesia gagal menunjukkan kepemimpinan di ASEAN, maka kawasan ini akan menghadapi tekanan global secara terpisah-pisah. Akibatnya, negara-negara kecil akan menjadi sasaran empuk tarif tinggi dan negosiasi sepihak dengan negara adidaya.

Indonesia punya semua instrumen untuk memimpin: kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, posisi strategis di geopolitik regional, serta sejarah panjang sebagai promotor diplomasi kolektif. Tapi semua itu tak akan berarti jika tidak digunakan sekarang.

Kepemimpinan regional bukan hanya soal jabatan atau retorika. Ini soal keberanian menyusun strategi bersama, menyatukan sikap, dan menghadapi kekuatan global tanpa rasa takut.

Kesimpulannya, saat dunia menghadapi babak baru proteksionisme, Asia Tenggara tidak boleh terpecah. Dan Indonesia tidak boleh diam. Kita harus memimpin ASEAN, menyuarakan kepentingan bersama, dan menunjukkan bahwa kawasan ini punya harga diri serta daya tawar yang tak bisa diabaikan.

*Jurnalis, Wakil Ketua 2 DPD PJS JABAR