PortalNusa.ID, Sukabumi | Kick-off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD Kabupaten Sukabumi untuk menegaskan urgensi digitalisasi tata kelola pemerintahan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyoroti bahwa transformasi digital harus menjadi prioritas dalam penyusunan RKPD agar transparansi dan efektivitas program pembangunan meningkat. “Dengan penerapan digitalisasi, kita dapat memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dapat dipantau secara real-time, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong Pemkab Sukabumi untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan mekanisme partisipatif lainnya, diharapkan aspirasi masyarakat dapat lebih terakomodasi dalam RKPD 2026. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Sukabumi tidak hanya ditentukan dari atas, tetapi juga melibatkan suara rakyat,” tambah Budi.
Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan bahwa efektivitas anggaran dan sinkronisasi program prioritas tetap menjadi perhatian utama. Namun, tanpa digitalisasi dan partisipasi aktif masyarakat, perencanaan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan RKPD 2026.
Dengan pendekatan berbasis data dan keterlibatan multipihak, DPRD optimistis RKPD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih responsif terhadap tantangan serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Sukabumi. (*)
Discussion about this post