PortalNusa.ID, Papua – Sebanyak 37 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Daya, mengikuti uji kompetensi yang digelar Lembaga Sertifikasi Profesi Profesional Desa Buana (LSP Pro DB) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong, Rabu (12/03/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Kepmen 143 yang mengharuskan seluruh TPP bersertifikasi.
Koordinator P3MD Provinsi Papua Barat, Muhammad Hazwar, mengapresiasi pelaksanaan sertifikasi ini, yang mencakup berbagai skema, mulai dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa (PD), hingga Pendamping Lokal Desa (PLD).
Namun, di balik antusiasme peserta, kendala geografis dan transportasi masih menjadi tantangan utama bagi para pendamping desa di Papua. Ketua LSP Pro DB, Khafif Sirojuddin, mengungkapkan bahwa banyak kabupaten lain di Papua sebenarnya ingin mengikuti uji kompetensi, tetapi akses transportasi menjadi hambatan.
“Transportasi di Papua tidak bisa diprediksi. Jalan darat yang sulit ditembus, biaya pesawat yang tinggi, serta waktu tempuh menggunakan kapal yang lama menjadi kendala utama,” ungkap Khafif.
LSP Pro DB sebenarnya telah menawarkan metode Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) untuk mengatasi masalah ini. Namun, sebagian besar peserta lebih memilih uji kompetensi secara langsung.
“Banyak yang ingin merasakan pengalaman tatap muka, meskipun itu berarti mereka harus menghadapi kesulitan perjalanan,” tambahnya.
Kendati demikian, LSP Pro DB tetap membuka opsi sertifikasi jarak jauh bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan akses, agar seluruh TPP di Papua tetap bisa mendapatkan sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan.
Dengan meningkatnya kebutuhan sertifikasi bagi pendamping desa, diharapkan ada solusi lebih efektif untuk mengatasi kendala transportasi, sehingga proses pengembangan kapasitas SDM di daerah terpencil bisa berjalan lebih optimal.
Discussion about this post