PortalNusa.ID, Sukabumi – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mengambil langkah proaktif dalam menyikapi dinamika sektor pertambangan dengan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Senin (15/12/2025). Agenda tersebut difokuskan pada upaya sinkronisasi kebijakan agar pengelolaan tambang di daerah berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menyoroti kompleksitas persoalan pertambangan di Sukabumi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek perizinan, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Karena itu, diperlukan keselarasan regulasi antara pemerintah daerah dan provinsi agar penanganannya tidak tumpang tindih.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, menilai komunikasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama dalam menyusun langkah penataan sektor pertambangan. Menurutnya, pemahaman yang sama terhadap regulasi akan mempermudah proses pengawasan sekaligus penegakan aturan di lapangan.
“Banyak persoalan pertambangan di daerah yang harus ditangani secara komprehensif. Koordinasi dengan pemerintah provinsi menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan tidak saling bertentangan,” kata Iwan.
Ia menegaskan, keberadaan tambang seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun kepentingan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang seimbang antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial perlu terus diperkuat.
Hasil dari studi komparasi ini nantinya akan dijadikan bahan bagi Komisi I DPRD Sukabumi dalam menyusun rekomendasi serta memperkuat fungsi pengawasan dan pembentukan regulasi daerah di sektor energi dan sumber daya mineral.
Discussion about this post