Kekacauan BLT Kesra 2025 di Cirebon, Gejolak Sosial dan Kekecewaan Warga Miskin

Portalnusa.id – Di tengah gembar-gembor program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan (Kesra) tahun 2025, sebuah ironi pahit terjadi di Kabupaten Cirebon. Alih-alih menjadi angin segar bagi warga miskin, penyaluran bantuan ini justru menjadi sumber kekecewaan dan kemarahan.

Ketidakpastian dan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan, akan tetap telah memicu gejolak sosial yang serius dan juga memperbesar ketegangan di masyarakat mengancam stabilitas masyarakat.

Banyak warga yang secara ekonomi tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara warga miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru terlewatkan. Hal ini memicu kecemburuan sosial dan kemarahan di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, di Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, masih ditemukan orang yang layak secara ekonomi sebagai penerima BLT Kesra, Sementara itu, banyak warga yang terbilang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali

Salah satunya menimpa Tarsini (56) dari Blok Buyut. Ia mengaku selama ini memang tidak mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah. Padahal, kehidupannya terbilang hanya mengandalkan dari penghasilan suaminya yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan.

“Kami hanya ingin diakui oleh pemerintah. Kami berhak mendapatkan bantuan karena kami memang membutuhkan, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk berobat,” ujarnya saat ditemui di  kantor balai Desa Gumulung Tonggoh, Jumat (28/11/2025).

Akibatnya, gelombang protes warga mendatangi kantor-kantor Pemerintah Desa untuk menuntut keadilan.

Kuwu Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Agus Saefudin, mengungkapkan bahwa pemerintah desa menjadi sasaran amukan masyarakat yang tidak mendapatkan BLT Kesra.

“Kami sering menerima sumpah serapah dari warga yang kecewa. Perangkat desa dan petugas Puskesos desa menjadi sasaran kemarahan mereka,” ungkap Agus Saefudin.

Agus menambahkan, pemerintah desa sebenarnya telah berupaya melakukan verifikasi dan pendataan ulang melalui petugas Puskesos. Namun, banyak masyarakat yang tidak memahami mekanisme penyaluran bantuan dan menganggap pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas penentuan penerima bantuan.

“Masyarakat tidak tahu bahwa data penerima bantuan itu dari pusat. Kami di desa tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan,” jelasnya.

Kisah Tarsini hanyalah satu dari sekian banyak potret buram penyaluran BLT Kesra di Cirebon. Pemerintah harus segera bertindak, jangan biarkan ironi ini terus berlanjut dan melukai hati rakyat kecil.

Penting untuk diingat bahwa penyaluran bantuan yang tepat sasaran adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.