PortalNusa.ID, Sukabumi | Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2029 mulai memasuki fase krusial. Namun, di tengah pembahasan pembentukan dana cadangan Pilkada, DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan politik dan kelangsungan pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan komitmen lembaganya dalam mengawal proses pembentukan dana cadangan Pilkada agar tidak mengganggu program strategis pembangunan yang saat ini tengah berjalan. Hal itu ia sampaikan usai Rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan dana cadangan Pilkada, Kamis (15/5/2025).
“Kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan politik dan prioritas pembangunan. Pilkada harus sukses, tapi pembangunan daerah juga tidak boleh stagnan,” ujar Budi.
Menurutnya, pembentukan dana cadangan Pilkada bukan sekadar formalitas regulasi, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal daerah secara jangka panjang. Ia menyebut, tantangan logistik dan teknis Pilkada yang semakin kompleks, ditambah kondisi geografis Sukabumi yang luas serta jumlah pemilih yang meningkat, membuat kebutuhan anggaran harus dikelola secara lebih antisipatif.
“Langkah ini harus kita dukung bersama. Tapi bukan berarti sekadar menggugurkan kewajiban. DPRD akan memastikan mekanismenya berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tegasnya.
DPRD, lanjut Budi, akan mencermati setiap pasal dalam Raperda melalui pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran. Proses ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa dana cadangan yang dibentuk tidak menjadi beban fiskal yang menghambat layanan publik maupun pembangunan prioritas.
Dengan dimulainya pembahasan ini, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap Perda pembentukan dana cadangan Pilkada 2029 bisa segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat. Lebih dari itu, Budi berharap langkah ini menjadi model kebijakan keuangan daerah yang adaptif terhadap dinamika politik tanpa mengorbankan agenda pembangunan yang berkelanjutan.
Discussion about this post