DPP LBH Bapeksi Kukuhkan Pengurus DPD dan DPC di Jawa Barat. Siap Bantu Rakyat Kecil

Portalnusa.id- Fokus terhadap membela rakyat dalam bidang pendampingan hukum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barisan Pejuang Demokrasi (Bapeksi) mengukuhkan pengurus DPD Provinsi dan DPC Kota/Kabupaten Jawa Barat-Banten, Minggu (13/4/2025) di Kota Cirebon.

Pengukuhan ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP Bapeksi Mayjen TNI (Purn) Dr H. TB Hasanuddin didampingi pengurus DPP Bapeksi lainnya.

Dalam sambutannya anggota DPR RI itu memastikan, LBH Bapeksi tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. LBH ini dibentuk untuk membantu rakyat yang memerlukan pendampingan hukum.

“Organisasi ini murni untuk kepentingan rakyat, murni untuk membantu rakyat yang memperlakukan pendampingan hukum dan jangan sangkut pautkan Bapeksi ini dengan partai politik, karena tidak ada hubungan dengan partai politik manapun,”katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bidang Hukum DPP Bapeksi Ardi Khusuma menyampaikan, pengukuhan LBH Bapeksi di tingkat DPD dan DPC tindak lanjut setelah LBH Bapeksi resmi mendapatkan Surat Keputusan dari Menkumham.

“Kami sudah diakui pemerintah dengan terbitnya SK dari Menkumham, atas dasar itu, kami DPP LBH Bapeksi mengukuhkan pengurus DPD dan DPC se Jawa Barat-Banten,”katanya.

Ardi melanjutkan, LBH Bapeksi baru terbentuk pada akhir tahun kemarin, dan baru mendapatkan SK Menkumham dua bulan yang lalu.

“Meskipun baru terbentuk belum genap satu tahun, pengurus Bapeksi sudah ada di tiga Provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sedangkan untuk kepengurusan DPC di Kota dan Kabupaten baru terbentuk 20 DPC di Jawa Barat,”katanya.

Terkait program kedepannya, Ardi, mengungkapkan, akan fokus terlebih dahulu pada program pengembangan SDM di setiap kepengurusan.

“Kita fokuskan dulu SDM, seperti pelatihan terhadap pengurus LBH Bapeksi, kemudian dibidang pendidikannya, Ketua Umum DPP LBH Bapeksi akan menyekolahkan S2 kemarin pun kita udah mendidik advokat untuk mendapatkan lesensi,”katanya.

Kemudian, mengenai pendampingan hukum, Ardi memastikan pendampingan hukum bagi rakyat yang membutuhkan tidak akan dipungut biaya, segala operasional sudah didanai DPP LBH Bapeksi.