Ngurangi Volume, Pemerintah Diminta Memproses Hukum Pabrik MinyaKita

Portalnusa.id – Pemerintah diminta untuk tidak hanya menutup pabrik yang memproduksi Minyak Kita, melainkan harus memproses secara hukum karena telah merugikan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron disela kesibukannya, Rabu (12/3/2025).

Hero sapaan akrab Herman Khaeron menuntut tindakan tegas terhadap produsen minyak goreng MinyaKita yang terbukti mengurangi volume isi kemasan.

“Selain segera harus dicabut izinnya, saya kira Pak Menteri sudah memahami situasi ini. Aparatur yang berwenang harus segera menutup pabrik, mencabut pola kerja sama, serta memberikan sanksi,” ucap Hero.

Legislatif Dapil Jabar VIII itu mendesak Menteri Perdagangan segera menindaklanjuti kasus ini dan mengejar produsen yang melakukan kecurangan tersebt.

“Praktik ini sudah terorganisasi dan tergolong kejahatan yang harus diproses secara hukum,”katanya.

Selain kasus di Depok, Hero juga mengungkap adanya perusahaan MinyaKita di Karawang, Jawa Barat, yang diduga melakukan pelanggaran serupa.

“Selain sanksi administratif, kasus ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum karena termasuk dalam kategori pemalsuan,” ujarnya.


Menurut Hero, kasus pengurangan volume minyak goreng dalam kemasan MinyaKita ini mencuat di tengah keluhan masyarakat soal ketidaksesuaian isi dengan takaran yang tertera di kemasan.

“Kami mendorong pemerintah untuk bertindak cepat agar tidak merugikan konsumen lebih lanjut. Terlebih menjelang hari raya Idul Fitri,” pungkasnya